PKBNEWS - Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina meminta pemerintah memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya bayi dan balita dari ancaman Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Arzeti menegaskan, persoalan karhutla bukan hanya menyangkut kerusakan lingkungan, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Bayi dan balita merupakan kelompok paling rentan karena sistem pernapasannya masih dalam tahap perkembangan dan lebih berisiko mengalami gangguan akibat paparan polusi udara.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan yang disampaikan dalam laporan BNPB, hingga 21 Oktober 2026 tercatat sebanyak 333.470 kasus ISPA di wilayah terdampak karhutla sejak 18 Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 75.172 kasus terjadi pada kelompok usia 0–5 tahun atau balita.
Kasus tersebut tersebar di 68 kabupaten/kota pada tujuh provinsi terdampak karhutla.
“Angka ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Ketika lebih dari 75 ribu balita tercatat mengalami ISPA akibat dampak karhutla, maka perlindungan terhadap kesehatan anak tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Negara harus hadir dan memastikan keselamatan anak-anak menjadi prioritas,” tegas Arzeti.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman kebakaran, tetapi juga harus memastikan penanganan dampak kesehatan berjalan secara maksimal. Upaya pencegahan dan pelayanan kesehatan harus dilakukan secara cepat, terutama di wilayah yang mengalami paparan kabut asap cukup parah.
Arzeti mendorong Kementerian Kesehatan bersama pemerintah daerah untuk memperkuat pelayanan kesehatan di wilayah terdampak, termasuk memastikan ketersediaan tenaga medis, obat-obatan, pemeriksaan kesehatan gratis, serta fasilitas rujukan bagi bayi dan balita yang mengalami gangguan pernapasan.
Ia juga meminta pemerintah meningkatkan edukasi kepada masyarakat, khususnya orang tua, mengenai langkah-langkah pencegahan paparan asap karhutla terhadap anak-anak.
“Jangan sampai masyarakat harus menunggu anaknya sakit terlebih dahulu untuk mendapatkan perhatian pemerintah. Harus ada langkah preventif, pemeriksaan kesehatan secara berkala, dan layanan medis yang mudah dijangkau oleh masyarakat terdampak,” ujarnya.
Lebih lanjut, Arzeti menilai penanganan karhutla membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, serta instansi yang menangani lingkungan dan kebencanaan harus memiliki langkah terpadu, mulai dari pencegahan kebakaran, pemantauan kualitas udara hingga penanganan masyarakat yang terdampak.
Ia menegaskan bahwa hak anak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan pelayanan kesehatan yang layak merupakan tanggung jawab negara yang harus dipenuhi.
“Anak-anak tidak boleh menjadi korban dari kelalaian dalam pengelolaan lingkungan. Pemerintah harus memastikan setiap anak, terutama bayi dan balita di wilayah terdampak, mendapatkan perlindungan kesehatan yang memadai. Jangan sampai dampak karhutla hari ini mengorbankan kualitas kesehatan generasi mendatang,” tutup Arzeti.
TERKAIT