Oleh: Moh Nawalul Fawaid El Haqi

PKBNEWS - Bayangkan sore selepas salat Asar di sebuah pondok pesantren. Di serambi masjid, para santri mengaji bab thaharah. Mereka belajar membedakan air suci dan air najis, juga menjaga kebersihan tempat ibadah. Akan tetapi, di belakang asrama, sampah masih menumpuk. Pada hari tertentu, asap dari pembakarannya mengganggu udara yang dihirup para santri. Gambaran ini memperlihatkan satu pertanyaan sederhana bahwa mengapa pelajaran bersuci belum selalu sampai ke urusan sampah?

Pertanyaan itu tidak memojokkan kepada semua pesantren. Penelitian Rohmah (2023) mencatat pengumpulan, pengeringan, dan pembakaran sampah di Pesantren Modern Al-Amanah, Sidoarjo, yang memiliki sekitar 1.800 santri. Penelitian Nufus (2026) di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin, Gresik, mencatat timbulan sampah rata-rata 680,06 kilogram per hari dan merancang fasilitas pengelolaan yang lebih memadai. Dua penelitian itu memberi contoh persoalan nyata, meski tidak dapat dianggap mewakili seluruh pesantren.

Pada skala yang jauh lebih luas, kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita pada akibat buruk tata kelola lingkungan. Menurut pemberitaan detikNews (2026), pemantauan BNPB pada 23 Oktober 2026 pukul

15.00 WIB mencatat 19.708 titik panas dan sekitar 26.681 hektare area kebakaran yang belum padam. Angka tersebut adalah potret pada waktu pengamatan yang tentunya tidak bisa berlaku dalam keseharian. Titik panas pun merupakan petunjuk awal yang perlu diperiksa bahwa setiap titik adalah kebakaran.

Sampah asrama tentu tidak sama persis dengan kebakaran hutan, baik dari sisi penyebab, pelaku, maupun dampaknya. Namun, keduanya mengajukan pertanyaan yang menggelitik bahwa siapa yang mengatur, memantau, dan memastikan aturan dipatuhi? Di sinilah letak persoalannya. Kita sudah memiliki banyak dalil tentang menjaga lingkungan. Namun, faktanya belum selalu memiliki sistem yang membuatnya terlaksana.

Dalil Yang Melimpah

Menurut data Kementerian Agama yang dihimpun GoodStats (2025), jumlah pondok pesantren per 4 Oktober 2025 mencapai 42.391 lembaga. Jumlah itu menunjukkan betapa besar potensi pesantren menjadi penggerak kebiasaan ramah lingkungan. Namun, kapasitasnya berbeda-beda. Ada pesantren dengan lahan dan tenaga pengelola cukup, ada pula yang harus mengutamakan kebutuhan dasar asrama. Karena itu, satu resep tidak mungkin cocok untuk semua elemen.

Kasus Mambaus Sholihin memperlihatkan mengapa pengelolaan perlu dimulai dari data. Dengan 3.206 santri yang dicantumkan dalam penelitian tersebut, timbulan 680,06 kilogram setara sekitar 0,212 kilogram per santri per hari (Nufus, 2026). Menteri Lingkungan Hidup pernah menggunakan asumsi 0,5 kilogram per orang per hari untuk menghitung potensi sampah suatu pesantren (Kompas.com, 2025a). Selisih kedua angka itu tidak menjadi alasan memperdebatkan siapa yang benar. Angka dari satu lokasi tidak otomatis berlaku di tempat lain. Justru setiap pesantren perlu menimbang sampahnya sendiri sebelum menentukan kebutuhan fasilitas.

Penelitian Nufus (2026) juga mencatat sekitar 38,8 persen sampah berasal dari sisa makanan dan taman, sedangkan plastik lembaran dan plastik keras mencapai 36,3 persen. Artinya, ada peluang menangani sampah organik dan plastik melalui jalur berbeda. Akan tetapi, peluang tersebut baru berguna jika pemilahan dimulai sejak sampah keluar dari dapur, kamar, dan ruang belajar. Temuan Sabrina (2024) di tiga pesantren Bandar Lampung menunjukkan masalah pemilahan dan pembakaran sampah juga muncul di tempat lain.

Sampah memang bukan satu-satunya persoalan. Kebersihan kamar mandi, air bersih, dan sanitasi berhubungan dengan kehidupan santri setiap hari. Penelitian Elita dkk. (2023) di sebuah pesantren di Bengkulu menemukan hubungan antara pengetahuan dan perilaku higiene sanitasi dengan kejadian skabies. Penelitian itu tidak membuktikan bahwa semua gangguan kesehatan santri berasal dari buruknya sanitasi. Namun, pesannya sangat jelas bahwa menjaga kebersihan membutuhkan fasilitas dan perilaku yang berjalan bersama.

Pedoman agamanya sebenarnya juga sudah tegas. Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 menyatakan membuang sampah sembarangan hukumnya haram dan menekankan tanggung jawab pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat dalam pengelolaan sampah (MUI, 2014). Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016 juga mengharamkan pembakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kerusakan (MUI, 2016). Persoalannya adalah bagaimana larangan itu dijalankan dalam keseharian.

Persoalannya Tata Kelola

Rendahnya kesadaran kerap dijadikan jawaban ketika sampah berserakan. Jawaban itu tidak sepenuhnya keliru, tetapi belum menjelaskan persoalan yang lebih mendasar. Bagaimana santri diminta memilah jika tempat sampah hanya satu? Bagaimana pengurus menilai kemajuan jika jumlah sampah tidak pernah dicatat? Mengapa pembakaran tetap menjadi pilihan jika tidak ada layanan pengangkutan atau pengolahan yang terjangkau? Tanpa menjawab pertanyaan ini, ajakan menjaga kebersihan mudah berhenti sebagai nasihat yang mengalir deras seperti air sungai.

Mangunjaya (2011) menunjukkan bahwa ajaran Islam dapat menjadi dasar gerakan konservasi. Dalam tradisi pesantren, kiai juga memiliki pengaruh penting terhadap arah kehidupan lembaga (Dhofier, 2011). Modal nilai dan kepemimpinan sudah tersedia. Tugas berikutnya adalah menerjemahkannya menjadi pembagian kerja, sarana, pengawasan, dan kebiasaan yang dapat diukur.

Ostrom (1990) menjelaskan bahwa sumber daya bersama dapat dikelola dengan aturan yang dipahami anggota komunitas, pemantauan, dan konsekuensi yang disepakati. Pemikirannya memberi jalan keluar dari persoalan yang sebelumnya dibahas Hardin (1968) sebagai tragedi kepemilikan bersama. Dalam lingkungan pesantren, pendekatan itu bisa diterapkan pada urusan yang sangat dekat seperti tempat sampah bersama, saluran air, dan tanggung jawab setiap asrama. Aturan harus jelas, pelaksanaannya pun juga harus masuk akal bagi santri dan pengurus.

Krisis lingkungan memiliki dimensi moral sebagaimana dikemukakan Nasr (1968). Namun, moral membutuhkan lembaga yang mampu menjaganya dalam praktik. Gus Dur pun melihat pesantren sebagai komunitas dengan tradisi dan sistem nilai yang sanggup mendorong perubahan sosial (Wahid, 2001). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 memberi pesantren fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan pijakan ini, pengelolaan lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab sosialnya.

Prinsip tersebut sejalan dengan kaidah pesantren, Al-muhāfazhah `alā al-qadīm ash-shālih wa al-akhdu bil-jadīd al-ashlah, yakni memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik. Dalam konteks pesantren lestari, nilai thaharah tetap dijaga, sementara cara mengelola sampah, sanitasi, dan lingkungan diperbarui sesuai kebutuhan.

Pemerintah telah mengampanyekan Pesantren Hijau, antara lain melalui gerakan “Satu Santri Satu Pohon” (NU Online, 2025), program pesantren ramah lingkungan (Kompas.com, 2025b), dan target pengembangan eco-pesantren di Jawa Tengah (RRI, 2026). Langkah itu tentu penting, tetapi penanaman pohon tidak secara pragmatis akan menyelesaikan sampah yang dibakar atau kamar mandi yang tidak layak. Program penghijauan harus disertai ukuran yang lebih dekat dengan keseharian pesantren dan dapat berlanjut secara lestari. Misalnya, berapa sampah yang dipilah, apakah pembakaran terbuka berhenti, dan apakah fasilitas sanitasi terawat.

STHT: Mengubah Thaharah Menjadi Sistem Pengelolaan Lingkungan

Langkah pertama adalah membawa persoalan lingkungan ke ruang ngaji dan bahtsul masail. Bab thaharah dapat dibaca bersama fatwa tentang sampah dan pembakaran hutan. Pembahasannya dapat diperluas dalam aspek hukum, sehingga dapat berlanjut menjadi kesepakatan di asrama. Kesepakatan tersebut nantinya berupa bagaimana sampah organik akan dialihkan, siapa yang memeriksa bak sampah, dan apa yang harus dilakukan ketika ada praktik pembakaran terbuka. Tradisi mengaji akan lebih terasa manfaatnya ketika santri mengetahui pekerjaan apa yang harus dilakukan sesudah belajar.

Langkah kedua adalah memperlakukan sampah terpilah sebagai sumber daya. Sisa makanan yang memenuhi syarat dapat diolah menjadi kompos, sementara plastik bersih dapat disalurkan melalui bank sampah atau mitra daur ulang. Koperasi pesantren bisa membantu pencatatan hasilnya. Tidak semua jenis sampah aman dijadikan pakan ternak atau mempunyai nilai jual, sehingga pemilahan tetap harus mengikuti kemampuan pengolahan setempat. Jika hasil penjualan kembali untuk kebutuhan sanitasi atau beasiswa santri, manfaatnya terlihat dan partisipasi lebih mudah dijaga.

Langkah ketiga adalah mengubah imbauan menjadi standar yang sederhana. Pemerintah daerah, Kementerian Agama, dinas lingkungan hidup, dan pengurus pesantren dapat menyepakati beberapa ukuran dasar. Ukuran tersebut berupa tidak ada pembakaran sampah terbuka, sampah dipilah dari sumbernya, air dan jamban terawat, serta timbulan sampah dicatat secara berkala. Standar ini harus dipakai untuk menentukan kebutuhan pendampingan dan bantuan untuk memaksimalkan potensi pesantren yang sarana awalnya masih terbatas.

Untuk menyatukan ketiganya, saya mengusulkan Sistem Thaharah Hijau Terpadu (STHT). Sistem tersebut tidak menjadi klaim bahwa bank sampah, pengomposan, atau kampanye lingkungan merupakan temuan baru. Kebaruannya terletak pada cara menghubungkan ajaran thaharah dengan tugas santri, ukuran capaian, pendampingan, dan penghargaan dalam satu rancangan kerja.

Arah ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045, yang menetapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi serta sarana dan prasarana berkualitas dan ramah lingkungan sebagai bagian dari misi pembangunan Indonesia Emas 2045 (Republik Indonesia, 2024). Dalam usulan STHT, Kementerian Agama dapat mengoordinasikan pendampingan pesantren, pemerintah daerah, dan dinas lingkungan hidup mendukung sarana serta layanan pengangkutan.  Sedangkan,  pengurus  pesantren  menjalankan  pemilahan  dan Neraca Thaharah. Pembagian peran ini menghubungkan arah kebijakan nasional dengan perubahan yang dapat diperiksa di lingkungan asrama.

Inti STHT adalah Lajnah dan Neraca Thaharah. Setiap asrama membentuk tim kecil beranggotakan lima sampai tujuh santri dengan seorang ustaz pembimbing. Tim menimbang sampah secara berkala, memeriksa lokasi pembuangan, dan mencatat kondisi air serta jamban. Laporannya cukup satu halaman setiap bulan. Lima indikator dapat diberi bobot sama dalam penilaian awal. Misalnya, pemilahan sampah, nihil pembakaran terbuka, kelayakan air dan jamban, pengolahan atau penyaluran sampah terpilah, serta keteraturan pencatatan. Indikator dan batas nilainya disepakati setelah kondisi awal diukur, agar pesantren kecil tidak dinilai dengan ukuran yang mustahil dipenuhi.

Di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan, STHT dapat dilengkapi Papan Siaga Api. Pengurus memeriksa informasi titik panas dari SiPongi atau sumber resmi lain, lalu berkoordinasi dengan BPBD atau petugas terkait jika muncul tanda bahaya. Informasi titik panas harus diverifikasi, tidak disebarkan sebagai kepastian adanya kebakaran. Ketika kualitas udara memburuk, pesantren dapat menyesuaikan kegiatan luar ruang mengikuti arahan otoritas kesehatan dan kebencanaan. Santri berperan dalam edukasi dan pelaporan, bukan diterjunkan memadamkan api tanpa pelatihan.

STHT juga membutuhkan Pesantren Mentor. Pesantren yang lebih siap dapat mendampingi beberapa pesantren tetangga untuk menyusun aturan pemilahan, melakukan penimbangan, dan mencari mitra pengangkutan. Kerja sama seperti ini lebih realistis daripada meminta setiap pesantren membangun fasilitas besar sendiri. Hasil Neraca dapat dipakai untuk memberi pengakuan bertingkat, misalnya Perunggu, Perak, dan Emas, dengan penilaian terbuka dan kesempatan memperbaiki data. Penghargaan nantinya berfungsi mendorong perbaikan untuk menghindari cap buruk kepada lembaga yang sedang berbenah.

Biaya adalah ujian yang fundamental dalam gagasan ini. Penelitian Nufus (2026) memperkirakan kebutuhan anggaran sekitar Rp660,47 juta untuk rancangan TPS 3R seluas 375 meter persegi di Mambaus Sholihin. Angka itu berlaku untuk rancangan pada lokasi penelitian, bukan tarif pembangunan TPS 3R di semua pesantren. Karena itu, STHT sebaiknya dimulai dari langkah berbiaya lebih rendah, seperti tim santri, timbangan, wadah terpilah, dan kerja sama dengan pengelola sampah setempat. Fasilitas pengolahan bersama baru dibangun ketika volume sampah, lahan, biaya operasional, dan pengelolanya benar-benar memungkinkan.

Uji coba awal dapat dimulai dari sepuluh pesantren di beberapa wilayah dengan kondisi berbeda selama dua belas bulan. Tiga bulan pertama digunakan untuk mengukur sampah dan memetakan fasilitas. Bulan berikutnya dipakai untuk menjalankan pemilahan, memperbaiki kebiasaan, serta menguji Neraca Thaharah. Di akhir tahun, pengelola membandingkan kondisi awal dan akhir serta meminta penilaian dari dinas lingkungan atau perguruan tinggi. Jika hasilnya baik dan biayanya terjangkau, program dapat diperluas secara bertahap menuju seratus pesantren di Jawa Timur, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Angka tersebut merupakan sasaran usulan untuk menjadi bahan pertimbangan program pemerintah yang disetujui.

Soal pendanaan dapat dijajaki melalui dukungan pemerintah daerah, skema pendanaan pesantren yang memungkinkan menurut Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021, dan kemitraan sosial yang transparan. Pengelola perlu mencatat biaya operasi untuk memanifestasikan tempat sampah atau fasilitas baru. Hal ini juga menjadi jawaban atas keberatan yang mungkin akan muncul bahwa jangan sampai program lingkungan menambah pekerjaan administrasi santri tanpa menyediakan manfaat dan sarana yang diperlukan.

Akhirnya, peran pesantren tidak berhenti pada simbol pagar asrama. Kiai dan komunitas pesantren dapat mengingatkan masyarakat tentang bahaya pembakaran lahan serta mendukung tuntutan pengawasan dan penegakan hukum yang adil. Kajian Purnomo dkk. (2017) menunjukkan bahwa kebakaran lahan berkaitan dengan insentif ekonomi dan jaringan aktor, sehingga tidak memadai bila hanya diperlakukan sebagai masalah kurangnya nasihat agama. Fatwa MUI memberi dasar moral agar pemerintah dan penegak hukum tetap memikul tanggung jawab sesuai kewenangannya.

Bayangkan jika kembali sore selepas Asar di sebuah pondok. Santri menutup kitab fikihnya, lalu menemukan tempat sampah yang sudah dipisah, saluran air yang bersih, dan catatan pengelolaan yang bisa diperiksa. Tidak ada asap dari pembakaran sampah di belakang asrama. Dalam keadaan seperti itulah pelajaran thaharah hadir dalam mewujudukan gagasan ideologi pesantren hijau yang berkelanjutan dalam menjawab tantangan Indonesia Emas 2045.

 

**Juara II PKB Award 2026

 

Daftar Referensi

detikNews. (2026, 25 Oktober). BNPB deteksi 19 ribu hotspot karhutla di RI, terbanyak Kalteng. https://news.detik.com/berita/d-8722849/bnpb-deteksi-19-ribu-hotspot-karhutla-di-ri-terbanyak-kalteng

Dhofier, Z. (2011). Tradisi pesantren: Studi tentang pandangan hidup kiai dan visinya mengenai masa depan Indonesia (Ed. rev.). Jakarta: LP3ES.

 

Elita, A., Ramon, A., Febriawati, H., & Husin, H. (2023). Hubungan pengetahuan, sikap dan perilaku higiene sanitasi dengan kejadian skabies pada santri di Pondok Pesantren Halsalakum Kota Bengkulu. Avicenna: Jurnal Ilmiah, 18(1), 292–299. https://doi.org/10.36085/avicenna.v18i1.4886

GoodStats. (2025). 10 provinsi dengan santri terbanyak 2025, Jawa Timur teratas!  [Data   Kemenag         per       4          Oktober                      2025]. https://data.goodstats.id/statistic/10-provinsi-dengan-santri-terbanyak-2025-jawa-timur-teratas-wJEc2

Hardin, G. (1968). The tragedy of the commons. Science, 162(3859), 1243–1248. https://doi.org/10.1126/science.162.3859.1243

Kompas.com. (2025a, 10 Maret). Pondok pesantren di Indonesia didorong kelola sampah   dengan benar. https://lestari.kompas.com/read/2025/03/10/090000086/pondok-pesantren-di-indonesia-didorong-kelola-sampah-dengan-benar

Kompas.com.    (2025b,    22    April).    Program    pesantren    ramah    lingkungan disiapkan,                     keberlanjutan              berbasis                              nilai                  Islam. https://lestari.kompas.com/read/2025/04/22/170000286/program-pesantren-ramah-lingkungan-disiapkan-keberlanjutan-berbasis-nilai

Majelis Ulama Indonesia. (2014). Fatwa Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan. Jakarta: MUI. https://mui.or.id/storage/fatwa/52ab44c6546fad8d9e3d3612bdb52edf-lampiran.pdf

Majelis Ulama Indonesia. (2016). Fatwa Nomor 30 Tahun 2016 tentang Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan serta Pengendaliannya. Jakarta: MUI. https://fatwamui.com/storage/129/Fatwa-PEMBAKARAN-HUTAN.pdf

Mangunjaya, F. M. (2011). Developing environmental awareness and conservation through Islamic teaching. Journal of Islamic Studies, 22(1), 36–

49. https://doi.org/10.1093/jis/etq067

Nasr, S. H. (1968). Man and nature: The spiritual crisis of modern man. London: George Allen & Unwin.

NU Online. (2025). Pesantren Hijau wujud penerapan ekoteologi, Satu Santri Satu Pohon untuk Indonesia yang lestari. https://nu.or.id/nasional/pesantren-hijau-wujud-penerapan-ekoteologi-satu-santri-satu-pohon-untuk-indonesia-yang-lestari-4Tr7e

Nufus, K. T. (2026). Perencanaan sistem pengelolaan sampah di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Gresik [Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya]. https://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/92487/

Ostrom, E. (1990). Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. Cambridge: Cambridge University Press.

Purnomo, H., Shantiko, B., Sitorus, S., Gunawan, H., Achdiawan, R., Kartodihardjo, H., & Dewayani, A. A. (2017). Fire economy and actor network of forest and land fires in Indonesia. Forest Policy and Economics, 78, 21–31. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2017.01.001

Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 191). https://peraturan.bpk.go.id/Details/122743/uu-no-18-tahun-2019

Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045. https://peraturan.bpk.go.id/Details/299728/uu-no-59-tahun-2024

Rohmah, I. N. (2023). Perencanaan pengelolaan sampah di Pesantren Modern Al-Amanah Junwangi Sidoarjo [Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya]. https://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/59160/

RRI. (2026, 5 Agustus). Kemenag Jateng targetkan 1.500 eco pesantren dalam lima tahun. https://rri.co.id/semarang/regional/2628922/kemenag-jateng-targetkan-1500-eco-pesantren-dalam-lima-tahun

Sabrina, C. (2024). Gambaran pengelolaan sampah di Pondok Pesantren Fattahul Alim, Ma`had Aliy Darul Fattah dan Miftahul Jannah Kota Bandar Lampung tahun 2024 [Tugas akhir diploma, Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang]. https://repository.poltekkes-tjk.ac.id/id/eprint/6171/

Wahid, A. (2001). Menggerakkan tradisi: Esai-esai pesantren. Yogyakarta: LKiS.