PKBNEWS - Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Anisah Syakur, menyampaikan duka cita atas meninggalnya seorang remaja berusia 17 tahun yang menjadi korban pembakaran oleh neneknya di Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Peristiwa tragis tersebut, menurut Anisah, menjadi cermin masih lemahnya perlindungan anak, bahkan di lingkungan yang semestinya menjadi tempat paling aman bagi mereka.
Anisah menilai kasus tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah dan DPR untuk memperkuat sistem perlindungan anak, salah satunya melalui percepatan revisi Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak.
Menurutnya, regulasi yang ada perlu diperkuat agar perlindungan terhadap anak tidak hanya berorientasi pada penindakan setelah kekerasan terjadi, tetapi juga mampu mencegah kekerasan sejak dini.
“Kami menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya remaja yang menjadi korban kekerasan oleh anggota keluarganya sendiri. Peristiwa ini menunjukkan bahwa anak masih berada dalam posisi rentan, bahkan ketika berada di lingkungan keluarga. Karena itu, penguatan perlindungan anak tidak bisa ditunda. Revisi UU Perlindungan Anak harus segera didorong agar negara memiliki instrumen yang lebih kuat untuk mencegah dan menangani berbagai bentuk kekerasan terhadap anak,” ujar Anisah di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Sebelumnya diberitakan, remaja tersebut mengalami luka bakar hingga 80 persen setelah dibakar oleh neneknya pada Senin (26/10/2026) sekitar pukul 13.40 WIB di Bojongsari, Depok. Korban sempat mengalami koma sejak Jumat (30/10/2026) sebelum akhirnya meninggal dunia pada Minggu (8/11/2026).
Anisah mengatakan, kasus ini menambah daftar panjang kekerasan terhadap anak yang justru dilakukan oleh orang-orang terdekat. Padahal, keluarga seharusnya menjadi lingkungan pertama yang memberikan perlindungan, rasa aman, dan kasih sayang kepada anak.
“Orang yang paling dekat dengan anak seharusnya menjadi pihak yang melindungi, bukan justru menjadi pelaku kekerasan. Jika kondisi seperti ini terus terjadi, kita patut khawatir terhadap hilangnya rasa aman dan kepercayaan anak terhadap lingkungan keluarganya sendiri. Ini persoalan serius yang harus menjadi perhatian bersama,” katanya.
Ia juga menyoroti fakta bahwa kekerasan tersebut terjadi di dalam rumah, tempat yang semestinya menjadi ruang paling aman dan nyaman bagi anak. Menurutnya, negara dan masyarakat harus memastikan setiap anak memiliki lingkungan yang aman, baik di dalam keluarga maupun di luar rumah. “Jangan sampai anak justru harus mencari rasa aman di luar rumah karena tidak mendapatkannya dari keluarganya sendiri. Rumah harus menjadi tempat paling aman dan nyaman bagi anak. Karena itu, pengawasan, edukasi keluarga, serta mekanisme deteksi dini terhadap potensi kekerasan harus diperkuat,” ujarnya.
Urgensi penguatan regulasi tersebut juga tercermin dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Sepanjang Januari hingga April 2026, KPAI mencatat 426 kasus pengaduan terkait anak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 209 kasus berasal dari lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.
Menurut Anisah, data tersebut menunjukkan bahwa persoalan perlindungan anak membutuhkan penanganan yang lebih menyeluruh. Revisi UU Perlindungan Anak perlu diarahkan untuk memperkuat upaya pencegahan, memperjelas mekanisme perlindungan dan penanganan korban, serta memastikan adanya pengawasan dan tanggung jawab yang lebih kuat dari seluruh pihak terkait.
“Revisi UU Perlindungan Anak menjadi kebutuhan mendesak. Kita tidak boleh terus-menerus bersikap reaktif setelah anak menjadi korban, apalagi sampai kehilangan nyawa. Regulasi harus mampu memperkuat perlindungan sejak hulu, mulai dari pencegahan, deteksi dini, penanganan pengaduan, hingga pemulihan korban. Jangan sampai ada lagi anak yang kehilangan masa depan karena kekerasan yang seharusnya bisa dicegah,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah, DPR, keluarga, dan seluruh elemen masyarakat memiliki komitmen yang sama untuk membangun sistem perlindungan anak yang lebih kuat. Sebab, memastikan anak tumbuh dalam lingkungan yang aman bukan hanya tanggung jawab keluarga, melainkan juga kewajiban negara.
TERKAIT