PKBNEWS - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menyayangkan ketidaksiapan PT Pertamina (Persero) dalam mengantisipasi gangguan pasokan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang memicu kelangkaan serta antrean panjang di sejumlah daerah, terutama di Bali. Ia menegaskan, persoalan ini semakin memprihatinkan karena dirinya sudah berulang kali mengingatkan Pertamina agar selalu menyiapkan langkah antisipasi dan menjalankan contingency plan setiap kali menghadapi kondisi darurat.
“Saya sudah berulang kali mengingatkan Pertamina, pastikan selalu menjalankan contingency plan ketika terjadi kelangkaan BBM atau gangguan distribusi. Tapi kenapa ini masih saja terjadi? Kalau sudah berulang kali diingatkan tetapi persoalan yang sama terus muncul, lalu apa kerja Pertamina?” tegas Rivqy di Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Menurut Rivqy, kelangkaan BBM dan antrean panjang tidak semestinya terjadi apabila Pertamina memiliki sistem mitigasi risiko dan rencana kontingensi yang matang. Sebagai perusahaan negara yang bertanggung jawab atas penyediaan energi, Pertamina seharusnya mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan, mulai dari gangguan pasokan, keterlambatan distribusi, kendala transportasi, hingga lonjakan kebutuhan masyarakat.
“Kondisi darurat itu bukan alasan untuk kehilangan kendali. Justru dalam situasi seperti itulah kesiapan manajemen diuji. Contingency plan tidak boleh hanya menjadi dokumen di atas kertas, tetapi harus benar-benar dijalankan ketika terjadi gangguan. Jangan sampai masyarakat yang akhirnya menanggung akibat dari ketidaksiapan perusahaan,” ujarnya.
Rivqy juga mempertanyakan kesiapan Pertamina dalam mendukung cita-cita besar Presiden untuk mewujudkan swasembada energi nasional. Menurutnya, ambisi besar tersebut harus ditopang oleh kemampuan perusahaan negara dalam menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi energi di dalam negeri. Jika persoalan kelangkaan BBM dan antrean panjang saja masih terus berulang dan sulit diatasi, ia mempertanyakan bagaimana Pertamina bisa diandalkan untuk mewujudkan swasembada energi.
“Kalau mengatasi kelangkaan BBM dan memastikan distribusi lancar saja Pertamina masih kesulitan, bagaimana mungkin kita bisa berharap perusahaan ini mewujudkan cita-cita besar Presiden untuk swasembada energi? Jangan sampai kita berbicara tentang kemandirian energi, tetapi persoalan mendasar dalam menjamin pasokan BBM bagi masyarakat justru tidak kunjung tuntas. Swasembada energi bukan sekadar soal produksi, tetapi juga soal kemampuan memastikan energi tersedia dan bisa diakses masyarakat secara andal,” tegasnya.
Rivqy menilai, persoalan BBM ini tidak bisa dipandang sekadar sebagai gangguan teknis. Ketika antrean panjang terjadi di berbagai daerah, dampaknya merembet pada mobilitas masyarakat, kegiatan ekonomi, transportasi, pariwisata, hingga keberlangsungan usaha kecil.
Karena itu, ia mendesak Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan kinerja manajemen, termasuk mengusut mengapa langkah antisipasi yang semestinya sudah disiapkan tidak berjalan efektif.
Ia juga menyoroti dampak kelangkaan BBM di Bali yang mengganggu aktivitas warga dan wisatawan. Sebagai salah satu destinasi pariwisata utama Indonesia, Bali merupakan wajah Indonesia di mata dunia. Sorotan media internasional terhadap antrean BBM, menurutnya, berpotensi memengaruhi persepsi wisatawan terhadap kualitas pelayanan dan kesiapan infrastruktur Indonesia.
“Bali itu etalase pariwisata Indonesia. Ketika masyarakat dan wisatawan harus mengantre BBM berjam-jam, reputasi dan kepercayaan publik ikut dipertaruhkan. Kita sedang berupaya memperkuat pariwisata, tetapi justru muncul persoalan mendasar yang seharusnya bisa diantisipasi. Ini tentu memprihatinkan,” kata Ketua Umum DKP Panji Bangsa tersebut.
Rivqy mengakui, langkah Pertamina mempercepat pasokan dan mengoperasikan sejumlah SPBU selama 24 jam diperlukan untuk mengurai antrean. Namun, ia mempertanyakan mengapa langkah-langkah darurat tersebut baru terlihat setelah kelangkaan terjadi dan menjadi sorotan publik.
“Kenapa harus menunggu antrean mengular dan ramai di media baru bergerak? Kenapa tidak sejak awal menjalankan skenario darurat yang seharusnya sudah disiapkan? Jangan sampai Pertamina baru sibuk memadamkan api setelah masalah membesar. Ini bukan sekadar soal respons, tetapi soal kemampuan mengantisipasi,” tegasnya.
Ia memastikan Komisi VI DPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen Pertamina, termasuk menilai efektivitas penerapan contingency plan dan memastikan adanya pertanggungjawaban atas kelemahan yang ditemukan. Pertamina juga harus menjamin agar gangguan serupa tidak meluas ke daerah lain maupun terus berulang di kemudian hari.
“Saya sudah berulang kali mengingatkan soal ini. Jangan sampai peringatan DPR hanya didengar, tetapi tidak dijadikan dasar perbaikan. Kalau persoalan yang sama terus berulang, maka yang harus dievaluasi bukan hanya distribusinya, tetapi juga keseriusan dan kinerja manajemennya,” pungkas Rivqy.
TERKAIT