PKBNEWS - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) mendorong pemberdayaan masyarakat menjadi arus utama pembangunan nasional melalui penguatan orkestrasi lintas kementerian dan lembaga. Langkah ini menjadi bagian dari paradigma baru pembangunan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang menempatkan kemandirian, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat sebagai orientasi utama kebijakan pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar menegaskan, pembentukan Kemenko PM bukan sekadar penambahan struktur pemerintahan, melainkan upaya mendorong perubahan mendasar dalam cara pemerintah merancang dan menjalankan pembangunan. Pemberdayaan harus menjadi orientasi bersama seluruh kementerian dan lembaga, bukan hanya tanggung jawab kementerian yang berada di bawah koordinasi Kemenko PM.
“Dengan didirikannya Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, ada paradigma baru pembangunan nasional, yaitu agar seluruh orientasi pembangunan menyiapkan masyarakat yang mandiri, berdaya, dan sejahtera,” ujar Menko Muhaimin dalam `Dialog Nasional Pemberdayaan: Langkah Transformasi Pemberdayaan Masyarakat Menuju Indonesia Emas 2045` di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Tantangan utama Kemenko PM tidak berhenti pada menyelaraskan program kementerian dan lembaga. Kemenko PM perlu memastikan bahwa semangat pemberdayaan menjadi cara pandang bersama dalam perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program pemerintah.
Kegiatan yang diinisiasi bersama oleh Kemenko PM dan Bappenas ini turut dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta Menteri Desa. Kehadiran mereka menegaskan komitmen kolaborasi lintas sektor untuk memastikan pemberdayaan terintegrasi dalam berbagai kebijakan pembangunan.
Menko Muhaimin menekankan, setiap rupiah anggaran negara harus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat. Dengan begitu, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari jumlah program yang dijalankan atau bantuan yang disalurkan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk memperbaiki kondisi hidupnya secara berkelanjutan.
“Kita akan terus mendorong dan mewujudkan jaminan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan lepas dari bantuan sosial. Tagline yang selalu kita gemakan, `Bansos Sementara, Berdaya Selamanya`,” katanya.
Perubahan paradigma ini juga menuntut pendekatan penanggulangan kemiskinan yang lebih menyeluruh. Bantuan sosial tetap menjadi instrumen penting untuk melindungi masyarakat yang membutuhkan, tetapi perlu diiringi upaya pemberdayaan yang membuka akses terhadap pekerjaan, keterampilan, kesempatan usaha, dan sumber penghidupan yang berkelanjutan.
“Strategi penanggulangan kemiskinan telah bergeser dari basis bantuan sosial. Saatnya masyarakat tidak hanya menjadi penerima program pembangunan, tetapi seluruh kelompok masyarakat, terutama kelompok masyarakat miskin, menjadi pelaku pembangunan,” ujar Menko Muhaimin.
Melalui pendekatan tersebut, masyarakat didorong untuk beralih dari ketergantungan terhadap bantuan menuju kehidupan yang lebih mandiri, sementara perlindungan sosial tetap diberikan kepada kelompok yang membutuhkan.
Orkestrasi lintas kementerian menjadi kunci untuk mewujudkan perubahan itu. Program perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, pembangunan keluarga, pembangunan desa, dan perencanaan pembangunan perlu bergerak dalam arah yang saling melengkapi.
Sinergi ini penting agar program pemerintah menghasilkan dampak yang lebih kuat bagi masyarakat. Diperlukan komitmen bersama untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan anggaran tidak hanya menyelesaikan persoalan jangka pendek, tetapi juga memperkuat kemampuan masyarakat untuk berkembang.
“Ketika saya diminta oleh Pak Presiden untuk menjadi menko, ini adalah pekerjaan yang berat sekali, plus sangat menantang. Kita harus meyakinkan semua pihak, terutama kementerian-kementerian dan lembaga, agar anggaran yang dimiliki setiap rupiahnya berorientasi kepada pemberdayaan,” kata Menko Muhaimin.
Kemenko PM akan terus mendorong orkestrasi kebijakan agar pembangunan memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi, bekerja, berusaha, dan meningkatkan kesejahteraan. Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi sasaran pembangunan, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam proses pembangunan itu sendiri.
Pemberdayaan sebagai arus utama pembangunan pada akhirnya menuntut perubahan yang terukur, yaitu semakin terbukanya akses ekonomi, meningkatnya produktivitas, menguatnya kemandirian keluarga, dan berkurangnya ketergantungan terhadap bantuan sosial bagi masyarakat yang telah mampu berdaya. Melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga, Kemenko PM mendorong agar transformasi tersebut menjadi bagian dari arah pembangunan nasional secara berkelanjutan.
TERKAIT