Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia meminta Badan Standarisasi Nasional sebagai lembaga strategis yang menentukan kualitas produk Indonesia. Ia memberikan perhatian yang besar terhadap peningkatan kualitas para pelaku UMKM. Hal tersebut disampaikannya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII,Senin (15/6/2026).

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Habib Syarief, mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengoptimalkan sosialisasi Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) sejak dini. Habib menegaskan bahwa langkah proaktif ini sangat krusial guna meminimalkan berbagai polemik, kesalahpahaman, hingga sengketa yang selama ini rutin terjadi setiap musim penerimaan siswa baru.

Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim atau Gus Rivqy merespons rencana PT Kereta Api Indonesia (Persero) membangun konektivitas jalur kereta api dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan jaringan rel terintegrasi di Pulau Sumatra.

Fraksi PKB DPR RI menyampaikan pandangan resminya terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN 2027 dalam rapat paripurna, Kamis (4/6/2026). PKB mendorong perencanaan keuangan negara diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan riil bagi rakyat.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong perubahan UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu dimaksudkan untuk penguatan sistem pemerintahan presidensial dan penguatan sistem pemilihan proporsional.

- Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa Nihayatul Wafiroh atau akrab disapa Ninik menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas 30 persen keterwakilan perempuan dalam pemilu.

Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto membentuk BUMN ekspor khusus bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Menurut Rivqy, pembentukan DSI dapat menjadi instrumen strategis negara untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas sumber daya alam di pasar global.

Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, mendesak pemerintah segera melakukan intervensi konkret untuk menstabilkan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang mengalami penurunan tajam di tingkat petani.