Anggota Komisi X DPR RI, Andi Muawiyah Ramly atau yang akrab disapa Amure, menghadiri Rapat Paripurna DPR RI ke-25 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

 Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Sudjatmiko, mengusulkan pembangunan shelter khusus bagi pengemudi ojek online di setiap kecamatan sebagai bagian dari upaya penataan transportasi perkotaan yang lebih tertib, aman, dan manusiawi. Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Senin (13/7).

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKB, Eva Monalisa, mendesak pemerintah memperluas implementasi pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual (KI) untuk mengatasi kendala permodalan sektor ekonomi kreatif nasional. Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis KI harus segera memiliki roadmap nasional agar dapat diakses oleh pelaku usaha kreatif di seluruh penjuru Indonesia.

Kecelakaan maut antara mobil bak terbuka (pick up) dan truk tronton di Jalur Pantura, Desa Kiajaran Kulon, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pada Ahad (12/7/2026), menewaskan 13 orang. Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, Syaiful Huda, mendesak pemerintah melakukan evaluasi total terhadap sistem keselamatan transportasi darat dan menindak tegas penggunaan kendaraan angkutan barang yang disalahgunakan untuk mengangkut penumpang.

Anggota Komisi X DPR RI, Andi Muawiyah Ramly atau yang akrab disapa Amure, mengaku miris mendengar pengakuan atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, yang menyebut dirinya tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari pemerintah, khususnya Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), saat mengikuti Kejuaraan Dunia Panjat Tebing di Krakow, Polandia.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia, mempertanyakan indikator keberhasilan dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata selama ini agar menjadi dasar yang kuat mengapa KEK tersebut harus dipertahankan. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementrian Pariwisata, Rabu (1/7/2026).

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI melayangkan delapan catatan kritis terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber yang tengah digodok parlemen. Juru Bicara Fraksi PKB, Syamsu Rizal, menegaskan bahwa regulasi baru ini harus menjadi jangkar kedaulatan digital Indonesia, namun tetap wajib memprioritaskan perlindungan hak-hak sipil serta privasi data warga negara dari potensi penyalahgunaan wewenang.

Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, menyambut positif langkah perdamaian yang ditandai dengan nota kesepahaman (MoU) antara Amerika Serikat dan Iran. Menurutnya, kesepakatan tersebut dapat menjadi sinyal positif bagi stabilitas geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah yang selama ini menjadi salah satu pusat produksi dan distribusi minyak dunia.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia meminta Badan Standarisasi Nasional sebagai lembaga strategis yang menentukan kualitas produk Indonesia. Ia memberikan perhatian yang besar terhadap peningkatan kualitas para pelaku UMKM. Hal tersebut disampaikannya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII,Senin (15/6/2026).

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Habib Syarief, mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengoptimalkan sosialisasi Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) sejak dini. Habib menegaskan bahwa langkah proaktif ini sangat krusial guna meminimalkan berbagai polemik, kesalahpahaman, hingga sengketa yang selama ini rutin terjadi setiap musim penerimaan siswa baru.