Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia, mempertanyakan indikator keberhasilan dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata selama ini agar menjadi dasar yang kuat mengapa KEK tersebut harus dipertahankan. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementrian Pariwisata, Rabu (1/7/2026).

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI melayangkan delapan catatan kritis terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber yang tengah digodok parlemen. Juru Bicara Fraksi PKB, Syamsu Rizal, menegaskan bahwa regulasi baru ini harus menjadi jangkar kedaulatan digital Indonesia, namun tetap wajib memprioritaskan perlindungan hak-hak sipil serta privasi data warga negara dari potensi penyalahgunaan wewenang.

Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, menyambut positif langkah perdamaian yang ditandai dengan nota kesepahaman (MoU) antara Amerika Serikat dan Iran. Menurutnya, kesepakatan tersebut dapat menjadi sinyal positif bagi stabilitas geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah yang selama ini menjadi salah satu pusat produksi dan distribusi minyak dunia.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia meminta Badan Standarisasi Nasional sebagai lembaga strategis yang menentukan kualitas produk Indonesia. Ia memberikan perhatian yang besar terhadap peningkatan kualitas para pelaku UMKM. Hal tersebut disampaikannya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII,Senin (15/6/2026).

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Habib Syarief, mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengoptimalkan sosialisasi Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) sejak dini. Habib menegaskan bahwa langkah proaktif ini sangat krusial guna meminimalkan berbagai polemik, kesalahpahaman, hingga sengketa yang selama ini rutin terjadi setiap musim penerimaan siswa baru.

Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim atau Gus Rivqy merespons rencana PT Kereta Api Indonesia (Persero) membangun konektivitas jalur kereta api dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan jaringan rel terintegrasi di Pulau Sumatra.

Fraksi PKB DPR RI menyampaikan pandangan resminya terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN 2027 dalam rapat paripurna, Kamis (4/6/2026). PKB mendorong perencanaan keuangan negara diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan riil bagi rakyat.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong perubahan UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu dimaksudkan untuk penguatan sistem pemerintahan presidensial dan penguatan sistem pemilihan proporsional.