Standard Post

PKBNEWS - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hindun Anisah, menyoroti persoalan kesejahteraan petani serta rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian saat menerima audiensi dari Yayasan Pendidikan Islam Ahlussunnah Waljama’ah (YPI Aswaja), Yayasan Semai, dan Yayasan Averous di Gedung DPR RI, Rabu (18/11/2026). Forum yang dihadiri sekitar 140 peserta tersebut menampung berbagai keluhan mendasar masyarakat, mulai dari anjloknya harga komoditas hasil panen hingga sulitnya akses distribusi pupuk bersubsidi di daerah.

“Jangan sampai kita berbicara tentang swasembada pangan, tetapi petaninya justru belum sejahtera. Petani harus menjadi pihak yang paling merasakan manfaat dari berbagai kebijakan pemerintah di sektor pangan,” tegas Hindun Anisah.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan peserta dari YPI Aswaja, Nur Masnah, mengeluhkan merosotnya nilai jual ketela dari yang semula mencapai Rp20 juta per tahun kini anjlok menjadi sekitar Rp5 juta per tahun di tengah mahalnya biaya produksi. Keluhan senada turut disampaikan Ketua YPI Aswaja, Sunaryo, yang menilai kebijakan penetapan harga eceran tertinggi (HET) pada komoditas jagung belum dirasakan manfaatnya secara optimal oleh para petani di lapangan.

“Kami kasihan dengan para petani karena harga hasil panen di pasaran hancur, padahal tenaga yang dikeluarkan sangat besar dan pupuk pun masih sulit diperoleh. Kami melihat adanya HET yang ditetapkan, tetapi belum memberikan dampak nyata kepada para petani,” ungkap Nur Masnah dan Sunaryo dalam dialog tersebut.

Menanggapi aspirasi tersebut, legislator PKB asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah II yang meliputi Jepara, Kudus, dan Demak itu menegaskan bahwa upaya mewujudkan swasembada pangan wajib berorientasi pada jaminan keuntungan layak bagi petani. Selain kepastian akses sarana produksi dan kestabilan harga pascapanen, Hindun juga mendorong terobosan regenerasi petani melalui penyediaan beasiswa pendidikan tinggi di bidang pertanian serta perikanan.

“Kami mendorong agar generasi muda semakin tertarik di dunia pertanian karena cita-cita swasembada pangan yang diharapkan Presiden Prabowo harus diwujudkan dengan menyiapkan sumber daya manusia yang kuat. Kita membutuhkan petani muda yang terampil, inovatif, dan mampu memanfaatkan teknologi,” katanya.

Lebih lanjut, Hindun memastikan Komisi IV DPR RI akan memperketat fungsi pengawasan terhadap tata kelola penyaluran pupuk serta pengelolaan cadangan pangan pemerintah agar berjalan adil dan terbuka. Ia berkomitmen membawa seluruh catatan aspirasi masyarakat tersebut ke dalam rapat kerja resmi bersama kementerian serta lembaga terkait demi melindungi nasib petani maupun konsumen nasional.

“Fungsi pengawasan sebagai anggota DPR dilakukan untuk memastikan tidak ada penyaluran yang ditutup-tutupi dalam kebijakan pangan maupun pupuk. Semua harus berjalan transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” pungkas Hindun Anisah.