PKBNEWS - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa praktik kecurangan (fraud) dalam penyelenggaraan BPJS Kesehatan merupakan pengkhianatan terhadap semangat gotong royong bangsa. Sebab, dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan merupakan dana bersama milik seluruh rakyat Indonesia.
Hal itu disampaikan Muhaimin saat membuka The 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAF) Conference 2026 di Jakarta, Rabu (18/11/2026). Ia mengingatkan, keberlanjutan program JKN harus dijaga bersama, terlebih di tengah tantangan ekonomi global, ketegangan geopolitik, hingga krisis iklim yang berdampak pada berbagai sektor kehidupan.
“BPJS Kesehatan ini adalah gotong royong terbesar, gotong royong raksasa bangsa kita. Karena itu, kecurangan adalah pengkhianatan terhadap seluruh nilai gotong royong. Ini bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi menyangkut hak seluruh rakyat Indonesia,” tegas Gus Muhaimin.
Ia mengatakan, kehadiran JKN menjadi instrumen penting untuk melindungi masyarakat dari risiko jatuh miskin akibat biaya pengobatan. Negara harus memastikan tidak ada warga yang menghadapi risiko kesehatan sendirian.
Gus Muhaimin mengapresiasi capaian kepesertaan JKN yang telah menjangkau 285,83 juta jiwa atau setara 98,52 persen penduduk Indonesia. Menurutnya, capaian tersebut merupakan prestasi besar yang harus dijaga keberlanjutannya melalui penguatan tata kelola dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan.
“Setiap rupiah yang dicuri adalah perampasan terhadap hak masyarakat atas layanan kesehatan. Karena itu, jangan sampai dana gotong royong ini dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” ujarnya.
Ketum DPP PKB itu juga menegaskan komitmen pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga keberlanjutan JKN. Pemerintah, kata dia, terus memberikan perhatian terhadap ketahanan pembiayaan BPJS Kesehatan, termasuk melalui dukungan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk memperkuat keberlangsungan program tersebut.
Namun, ia mengingatkan bahwa tanggung jawab menjaga BPJS Kesehatan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Rumah sakit, fasilitas kesehatan, peserta, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan harus mengambil bagian dalam menjaga ekosistem JKN yang sehat.
“Kita tidak boleh kalah dari praktik kecurangan. Semua pihak harus ikut menjaga. Kalau BPJS sehat, rumah sakit sehat, tata kelolanya sehat, maka masyarakat juga yang akan mendapatkan manfaatnya,” kata Ketua Umum DPP PKB tersebut.
Ia mendorong penguatan sistem pencegahan fraud melalui pemanfaatan teknologi digital, rekam medis elektronik, pengawasan internal rumah sakit, serta deteksi dini terhadap klaim yang tidak sesuai. Menurutnya, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan (AI) harus dimanfaatkan untuk mempersempit ruang terjadinya kecurangan.
Ia secara khusus menyoroti potensi generasi muda, terutama Gen Z, dalam membangun sistem pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel. Ia menilai generasi yang tumbuh bersama teknologi digital memiliki kreativitas dan kemampuan beradaptasi yang dapat menjadi kekuatan baru dalam mendeteksi serta mencegah praktik kecurangan.
“Anak-anak muda Gen Z ini punya banyak temuan teknologi yang luar biasa. Mereka bisa berpikir lebih terbuka, lebih cepat beradaptasi, dan mampu menghadirkan inovasi untuk menutup celah kecurangan. Kita harus belajar dari mereka, termasuk memanfaatkan AI. Bahkan, ada yang mulai berpikir bagaimana sistem pemerintahan bisa lebih bersih karena teknologi tidak punya kepentingan,” ungkapnya.
Menurut Gus Muhaimin, keterlibatan Gen Z juga penting karena keberlanjutan BPJS Kesehatan menyangkut masa depan generasi muda. Mereka bukan hanya penerima manfaat JKN hari ini, tetapi juga generasi yang akan menjaga sistem jaminan kesehatan nasional pada masa mendatang.
Gus Muhaimin juga meminta agar penindakan terhadap pelaku fraud dilakukan secara tegas berdasarkan pembuktian objektif, audit medis dan klinis, serta bukti digital. Pelaku yang terbukti melakukan kecurangan harus diminta mengembalikan kerugian dana JKN.
“Jangan ragu menindak pelaku kecurangan. Tetapi semuanya harus berdasarkan bukti yang objektif dan standar yang sama. Kita juga harus melindungi para pelapor yang memiliki iktikad baik. Jangan sampai ada kriminalisasi terhadap orang-orang yang membantu membongkar kecurangan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gus Muhaimin memastikan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat akan terus mengoordinasikan kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat ekosistem pencegahan dan penanganan fraud JKN. Ia juga mendorong pembaruan regulasi, termasuk penguatan aturan di tingkat kementerian, agar pengawasan dan penindakan memiliki landasan hukum yang lebih kuat.
Ia berharap deklarasi dan policy brief INAHAF Conference 2026 dapat ditindaklanjuti menjadi kebijakan konkret lintas sektor. Dengan demikian, setiap rupiah dana gotong royong benar-benar digunakan untuk melindungi masyarakat dan memastikan akses layanan kesehatan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia.




TERKAIT