PKBNEWS - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menegaskan, arah kebijakan pengentasan kemiskinan harus bergerak dari sekadar memberikan bantuan menuju penciptaan kesempatan bagi masyarakat untuk bekerja, berusaha, dan naik kelas.
“Dua tahun terakhir dan ke depan kita harus terus mendorong rakyat menjadi pelaku utama, masyarakat yang produktif harus kita siapkan jalan keluar untuk lepas dari kemiskinan yang terus mereka hadapi. Bantuan sosial sementara, berdaya selamanya,” ucap Menko Muhaimin di Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Dalam dua tahun terakhir, pemerintah telah menyalurkan bantuan kepada 26,8 juta keluarga miskin, sekaligus memperkuat program pemberdayaan agar masyarakat tidak hanya terlindungi, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan secara mandiri. Perlindungan sosial tetap dibutuhkan sebagai jaring pengaman, tetapi perlu diiringi intervensi yang membuka jalan menuju kemandirian.
Di bidang pendidikan, Sekolah Rakyat telah memberikan akses pendidikan kepada 44.200 anak dari keluarga miskin dan terlantar. Program ini juga dirancang sebagai pintu masuk pemberdayaan keluarga dengan mendorong orang tua siswa menjadi lebih produktif dan mandiri.
Sementara itu, melalui ekosistem Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN), sebanyak 1,3 juta warga miskin disebut telah terserap bekerja. Ekosistem MBG turut membuka peluang usaha dengan melibatkan 148.500 pelaku usaha baru dan 63.100 pemasok UMKM dalam rantai pasoknya.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa program pemerintah dapat menciptakan manfaat ekonomi yang lebih luas ketika kebutuhan program dihubungkan dengan pelaku usaha dan tenaga kerja masyarakat.
Pada sektor UMKM, sebanyak 3,25 juta pelaku usaha mikro dan rintisan memperoleh akses terhadap permodalan yang lebih terjangkau melalui upaya bersama Kemenko PM dan Kementerian UMKM. Penguatan usaha ini perlu diikuti akses bahan baku, teknologi, peningkatan kualitas produk, serta pemasaran agar pelaku usaha dapat berkembang dan memiliki pendapatan yang lebih stabil.
Di sektor ekonomi kreatif, koperasi, pekerja migran, dan UMKM, sekitar 12 juta pelaku usaha disebut mengalami peningkatan kapasitas dan naik kelas melalui berbagai program.
Pemberdayaan juga diperluas ke wilayah perdesaan. Sebanyak 18.849 desa mengalami kemajuan melalui berbagai program yang melibatkan 217 perguruan tinggi sebagai pendamping. Kolaborasi ini mendorong penerapan metode dan cara kerja baru untuk mengembangkan potensi desa.
Di sektor kelautan, program kampung nelayan telah menjangkau sekitar 16 ribu nelayan melalui berbagai program pemberdayaan, sedangkan 10,6 juta petani memperoleh kemudahan akses pupuk untuk mendukung kegiatan produksi.
Capaian lintas sektor tersebut merupakan bagian dari transformasi bangsa yang sejalan dengan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Negara tidak hanya bertanggung jawab mengelola kekayaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tetapi juga wajib memperkuat perlindungan dan pemberdayaan agar masyarakat yang belum diuntungkan memiliki kesempatan untuk mandiri.
“Seluruh program pemerintah harus menggunakan cara kerja baru, apa itu? Semua harus menuju pada DTSEN dalam mengambil keputusan apa pun, terutama menanggulangi kemiskinan dan pemberdayaan. DTSEN inilah yang akan membawa kita ke arah yang akurat dengan berbagai keadaan yang sedang terjadi,” jelas Menko Muhaimin.
Melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah didorong menyatukan langkah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, khususnya di wilayah prioritas. Kolaborasi diperlukan agar program saling melengkapi, tidak tumpang tindih, dan memberikan hasil nyata.
“Berbagai pihak harus terus kita ajak dan berkolaborasi karena masih ada 22,93 juta saudara kita yang masih menunggu campur tangan pemerintah dan seluruh pihak. Ada 9.366 desa yang masih tertinggal dan masih jauh dari kemajuan,” kata Menko Muhaimin.
Menko Muhaimin juga mendorong BUMN, dunia usaha, perguruan tinggi, pesantren, lembaga pendidikan, filantropi, serta berbagai penggerak ekonomi masyarakat untuk memperluas kerja sama pemberdayaan. Kolaborasi lintas pihak menjadi kunci untuk mengubah capaian setempat menjadi transformasi yang lebih luas dan dirasakan masyarakat.
Ia menegaskan, penurunan angka kemiskinan harus terus diperjuangkan bersamaan dengan upaya meningkatkan produktivitas dan kesempatan masyarakat untuk naik kelas.
“Dua tahun pemberdayaan menunjukkan kemajuan yang berarti, mari bersama-sama kita jaga, kita wujudkan transformasi Indonesia yang lebih berdaya di tahun-tahun yang akan datang, agar kita melihat rakyat kita semakin berjaya diri dan siap menghadapi tantangan ekonomi di masa yang akan datang,” ujarnya.
TERKAIT