PKBNEWS - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Kadafi, meminta dugaan kasus kekerasan seksual yang melibatkan seorang dosen terhadap mahasiswa program pascasarjana Universitas Lampung (Unila) mendapat perhatian serius dari seluruh pihak terkait.
Ia mendorong agar kasus tersebut ditangani secara objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, perguruan tinggi harus menjadi lingkungan yang aman, nyaman, serta memberikan perlindungan bagi seluruh sivitas akademika.
“Kami berharap dugaan kasus ini dapat ditangani secara serius dan menyeluruh. Setiap laporan yang disampaikan mahasiswa perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut yang semestinya. Apabila dugaan tersebut terbukti, tentu harus ada langkah dan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujar Kadafi di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Legislator asal Lampung tersebut menilai, hubungan profesional antara dosen dan mahasiswa perlu dibangun atas dasar etika, tanggung jawab, dan saling menghormati. Terlebih, terdapat relasi kewenangan yang menempatkan dosen pada posisi yang memiliki pengaruh terhadap proses akademik mahasiswa.
“Hubungan antara dosen dan mahasiswa harus dijaga dalam koridor profesional. Kewenangan yang dimiliki seorang pendidik hendaknya digunakan untuk membimbing dan mengembangkan potensi mahasiswa, bukan justru menimbulkan situasi yang membuat mahasiswa merasa tidak aman,” katanya.
Kadafi juga meminta perhatian terhadap proses penanganan laporan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) Unila. Berdasarkan informasi yang diterimanya, laporan dugaan kekerasan seksual tersebut telah disampaikan korban pada Juni 2026. Namun, perkembangan penanganannya masih menjadi perhatian dan perlu mendapat penjelasan dari pihak terkait.
Kasus tersebut melibatkan seorang mahasiswa program pascasarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unila. Terduga pelaku merupakan dosen yang saat itu menjabat sebagai ketua program studi di lingkungan fakultas tersebut. Korban menyampaikan bahwa dugaan peristiwa terjadi di ruang kerja terduga pada 5 Mei 2026. Persoalan ini kemudian menjadi perhatian publik setelah korban menceritakan pengalamannya melalui media sosial.
Menurut Kadafi, proses penanganan laporan perlu dilakukan secara cermat dengan tetap memperhatikan hak-hak semua pihak. Ia juga mendorong Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) untuk melakukan evaluasi terhadap mekanisme penanganan kasus tersebut.
“Kami berharap ada kejelasan mengenai tahapan penanganan laporan sejak pertama kali disampaikan hingga perkembangannya saat ini. Jika terdapat kendala dalam proses tersebut, perlu diketahui agar dapat menjadi bahan evaluasi. Hal terpenting adalah memastikan setiap laporan ditindaklanjuti secara profesional dan tidak berlarut-larut,” ungkapnya.
Selain itu, Kadafi menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak korban selama proses penanganan berlangsung. Menurutnya, pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta perlindungan dalam menjalankan aktivitas akademik merupakan hal yang perlu menjadi perhatian pihak universitas.
Ia juga mengingatkan agar identitas dan privasi korban tetap dijaga guna menghindari tekanan sosial, intimidasi, maupun perlakuan diskriminatif.
“Proses penanganan harus memberikan rasa aman bagi korban. Jangan sampai mahasiswa yang menyampaikan laporan justru merasa khawatir terhadap keberlangsungan pendidikan maupun lingkungan akademiknya. Perlindungan terhadap privasi dan hak-hak korban harus menjadi perhatian bersama,” jelasnya.
Lebih lanjut, Kadafi berharap persoalan ini dapat menjadi momentum bagi perguruan tinggi untuk memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus. Keberadaan Satgas PPKPT, menurutnya, perlu didukung dengan mekanisme kerja yang responsif, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita tentu berharap kampus menjadi ruang yang aman bagi seluruh mahasiswa dan tenaga pendidik. Karena itu, sistem pencegahan dan penanganan kekerasan harus terus diperkuat agar setiap warga kampus mendapatkan perlindungan dan kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan,” tuturnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dosen yang bersangkutan saat ini tidak lagi menjabat sebagai ketua program studi dan telah dinonaktifkan dari seluruh kegiatan kampus. Sementara itu, terkait kemungkinan pemberhentian sebagai dosen berstatus pegawai negeri sipil (PNS), kewenangan tersebut berada pada kementerian terkait. Pihak universitas dapat menyampaikan rekomendasi sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Kadafi berharap seluruh pihak dapat mengedepankan kepentingan perlindungan mahasiswa, menjaga objektivitas proses pemeriksaan, serta memastikan persoalan ini memperoleh penyelesaian yang jelas dan berkeadilan.




TERKAIT