Standard Post

PKBNEWS - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PKB, Nihayatul Wafiroh, menekankan pentingnya pembenahan dan validasi data dalam pelaksanaan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026. Menurutnya, ketepatan data menjadi faktor penting untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh pekerja yang memenuhi persyaratan.

Ia menilai, mekanisme penentuan penerima BSU perlu mendapat perhatian serius, mengingat program tersebut menggunakan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya pekerja kategori Penerima Upah (PU), sebagai salah satu basis penetapan penerima.

Berdasarkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, BSU diberikan kepada pekerja dengan persyaratan antara lain terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Agustus 2026 dan memiliki upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan, atau mengikuti ketentuan upah minimum daerah apabila lebih tinggi. Bantuan diberikan sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan atau total Rp900 ribu yang dibayarkan sekaligus.

"Pembaruan dan validasi data harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai pekerja yang sebenarnya memenuhi persyaratan justru tidak mendapatkan bantuan karena persoalan administrasi, ketidaksesuaian NIK, status kepesertaan, atau data upah yang belum diperbarui. Sebaliknya, pemerintah juga harus memastikan bantuan tidak diberikan kepada pihak yang tidak memenuhi kriteria," tegas Ninik.

Ninik menjelaskan, perlu ada pembagian tanggung jawab yang jelas antara Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pengelolaan data BSU. BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam menyediakan data kepesertaan dan pengupahan pekerja yang dilaporkan oleh perusahaan, sedangkan Kementerian Ketenagakerjaan bertanggung jawab terhadap kebijakan program, verifikasi persyaratan, penetapan penerima, serta pengelolaan anggaran dan penyaluran bantuan.

"Persoalannya bukan hanya pada data penerima, tetapi juga bagaimana memastikan perusahaan tertib melaporkan pekerja dan memperbarui data upah serta kepesertaannya. Karena itu, koordinasi antara Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, dan pemberi kerja harus diperkuat agar tidak ada pekerja yang dirugikan akibat ketidakakuratan data," ujarnya.

Selain itu, Ninik mendorong pemerintah menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan transparan bagi pekerja yang merasa telah memenuhi persyaratan tetapi belum tercatat sebagai penerima BSU.

"Pekerja harus mendapatkan penjelasan yang jelas apabila tidak ditetapkan sebagai penerima BSU. Harus ada mekanisme klarifikasi dan pengaduan yang mudah, cepat, serta dapat ditindaklanjuti. Jangan sampai pekerja tidak mengetahui apakah dirinya tidak memenuhi kriteria atau justru terkendala persoalan administrasi dan data," ungkap Ninik.

Ia juga meminta Kementerian Ketenagakerjaan melakukan evaluasi terhadap proses penetapan dan penyaluran BSU secara menyeluruh. Evaluasi tersebut tidak cukup hanya melihat besarnya anggaran dan jumlah bantuan yang telah disalurkan, tetapi juga perlu mengidentifikasi jumlah pekerja yang memenuhi kriteria, pekerja yang gagal menerima bantuan, penyebab kegagalan penyaluran, serta tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.

Menurutnya, BSU merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk menjaga daya beli dan membantu meringankan beban ekonomi pekerja, terutama kelompok pekerja berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, efektivitas program harus dilihat dari ketepatan penerima dan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh pekerja.

"Tujuan akhirnya adalah memastikan negara hadir memberikan perlindungan kepada pekerja. BSU bukan sekadar persoalan berapa banyak bantuan yang sudah disalurkan, tetapi apakah bantuan tersebut benar-benar diterima oleh pekerja yang berhak. Kita ingin memastikan prinsip tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya," pungkasnya.