PKBNEWS - Wakil Ketua DPR RI Dr. H. Cucun A. Syamsurijal, M.A.P. menerima audiensi dari Pengurus Pusat Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI) di Ruang Kerja Wakil Ketua DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, pada Selasa (22/9).
Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperjuangkan hak-hak, kesejahteraan, serta keberlanjutan (sustainability) aktivitas para petani tebu di tanah air.
Dalam audiensi tersebut, Kang Cucun didampingi oleh sejumlah anggota komisi IV dan VI DPR RI di antaranya Nasim Khan, Rina Saadah, dan Jelani selaku leading sector terkait.
Ada empat poin yang disampaikan oleh para petani tebu dan menjadi fokus pengawasan DPR RI, yaitu:
- Kejelasan Harga Pembelian Pemerintah (HPP): Mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan regulasi HPP yang dinilai mandek dan belum ada kejelasan selama kurang lebih 3 tahun terakhir, demi mendongkrak kesejahteraan petani.
- Evaluasi Harga Eceran Tertinggi (HET): Mempertanyakan kebijakan HET pada komoditas gula. Petani berharap regulasi harga lebih berpihak agar saat harga gula di pasar tinggi, harga beli tebu di tingkat petani ikut meroket.
- Kuota Subsidi Pupuk: Menjamin hak dan ketersediaan kuota pupuk bersubsidi yang tepat sasaran bagi petani tebu.
- Stabilitas Pasar: Menuntut pengetatan dan tata kelola regulasi yang ketat agar tidak terjadi banjir produksi atau pasokan di pasar saat musim panen tiba, yang kerap memukul harga tebu di tingkat petani lokal.
"Aspirasi ini luar biasa dan kami terima sepenuhnya. Melalui fungsi pengawasan DPR RI, kami akan segera menindaklanjuti hal ini. Besok dijadwalkan ada rapat kerja di Komisi IV dan Komisi VI yang juga mengagendakan Panja pengawasan impor gula. Sebagai pimpinan, saya juga akan mengoordinasikan lintas sektor antar Kemenko dan Kementerian Pertanian, agar aspirasi petani segera terwujud," ujar Kang Cucun
Di sisi lain, Ketua Umum DPN APTRI Soemitro Samadikoen mengungkapkan bahwa tantangan petani tebu saat ini semakin berat akibat faktor iklim. Tingginya tingkat kekeringan memicu penurunan produktivitas dan volume produksi tebu nasional. Kondisi ini diperparah oleh melonjaknya biaya operasional, termasuk untuk pemenuhan kebutuhan air lahan tebu.
"Tingkat kekeringan ini menambah beban biaya kita, di samping produksi yang turun. Kebutuhan air ini memerlukan perjuangan. Insyaallah, lewat dukungan Bapak Wakil Ketua DPR RI serta Bapak dan Ibu dari Komisi IV dan Komisi VI dari Fraksi PKB, perjuangan kita berhasil dan memperoleh kejelasan," harap Soemitro (Ketum APTRI).
DPR RI berkomitmen untuk segera memfasilitasi pertemuan lanjutan dengan seluruh stakeholder terkait guna merumuskan solusi konkret demi mewujudkan kesejahteraan petani tebu.
TERKAIT