Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ruslan M. Daud, mengapresiasi langkah cepat Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) menangani kerusakan infrastruktur akibat banjir dan bencana alam di sejumlah wilayah Provinsi Aceh. Salah satunya rencana pembangunan 20 jembatan permanen yang rusak akibat banjir dan longsor sejak November 2025 lalu.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden RI Prabowo Subianto untuk membangun 10 kampus kedokteran baru sebagai upaya memperkuat sistem kesehatan nasional dan memenuhi kebutuhan tenaga medis di seluruh Indonesia.

Anggota Komisi XI DPR RI, Hasanuddin Wahid, yang akrab disapa Cak Udin, mewanti-wanti Bank Indonesia (BI) agar bersikap tegas, terukur, dan responsif dalam menghadapi tekanan nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat dan telah menembus level Rp16.955 per dolar AS.

Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina, menyambut baik keputusan pemerintah menaikkan anggaran riset nasional dari sekitar Rp8 triliun menjadi Rp12 triliun dalam APBN 2026. Namun demikian, ia menegaskan bahwa tambahan anggaran tersebut harus diarahkan secara jelas dan terukur, khususnya untuk memperkuat ketahanan kesehatan nasional.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rano Alfath, menegaskan bahwa penanganan kasus dugaan penipuan investasi melalui platform Dana Syariah Indonesia (DSI) harus bisa memulihkan kerugian para korban. Aparat penegak hukum bisa menggunakan KUHP baru untuk mengejar aset-aset pribadi milik para pelaku.

Anggota Komisi X DPR RI, Andi Muawiyah Ramly, atau yang akrab disapa Amure, menyayangkan keras insiden saling serang antara seorang guru dan sejumlah murid di sebuah sekolah yang viral di media sosial belakangan ini.

Anggota Komisi XI DPR RI, M. Hasanuddin Wahid atau yang akrab disapa Cak Udin, mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk segera memperkuat perlindungan serta pengawasan terhadap seluruh ragam transaksi keuangan di Indonesia.

Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menyatakan dukungan penuh terhadap pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang mengkritik keras jajaran elit Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya direksi dan komisaris perusahaan pelat merah yang mencatatkan kerugian namun tetap meminta tantiem atau bon

Anggota Komisi VI DPR RI, Imas Aan Ubudiyah, mendesak PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menindak tegas oknum petugas KAI Services yang diduga menyalahgunakan data pribadi penumpang dan melakukan komunikasi tanpa izin, sebagaimana viral di media sosial.