PKBNEWS - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin menegaskan bahwa kemiskinan di Indonesia bukanlah takdir, apalagi semata-mata akibat kemalasan masyarakat. Karena itu, sosialisme Islam harus dihadirkan sebagai jalan perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial dan memperkuat kemandirian rakyat.
Hal tersebut disampaikan Gus Muhaimin saat menjadi keynote speaker dalam Dialog Publik Sosialisme Islam di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (13/11/2026). Menurutnya, diskursus sosialisme Islam yang selama dua pekan terakhir digelar oleh DPC dan DPW PKB di berbagai daerah kini perlu diperluas menjadi percakapan nasional yang terbuka, kritis, dan melibatkan berbagai kalangan.
“Diskursus ini kita gulirkan untuk menguatkan dua komitmen kita, yaitu komitmen kerakyatan dan komitmen keislaman. Jangan berhenti di diskusi. Ilmunya harus turun menjadi kerja,” tegas Gus Muhaimin.
Ia mencontohkan ketimpangan yang masih dialami petani. Berdasarkan Sensus Pertanian BPS 2023, jumlah keluarga petani pengguna lahan kurang dari setengah hektare meningkat dari sekitar 14 juta menjadi hampir 17 juta dalam satu dekade.
Gus Muhaimin mengapresiasi langkah Presiden Prabowo menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen dan menjamin harga gabah Rp6.500 per kilogram. Namun, menurutnya, pekerjaan berikutnya adalah mengatasi penyempitan lahan pertanian melalui akses tanah bagi petani dan penguatan koperasi agar mereka memiliki posisi tawar.
Persoalan serupa juga dihadapi buruh. Gus Muhaimin menyoroti rata-rata upah buruh yang berada di kisaran Rp3,3 juta per bulan, tidak terpaut jauh dari garis kemiskinan satu keluarga yang sekitar Rp3,1 juta.
Ia mengapresiasi kenaikan upah minimum sebesar 6,5 persen, tetapi mengingatkan bahwa sekitar enam dari sepuluh pekerja Indonesia berada di sektor informal sehingga tidak sepenuhnya tersentuh kebijakan upah minimum.
"Mereka membutuhkan perlindungan, jaminan sosial, serta kesempatan memiliki dan mengembangkan usaha sendiri," tegasnya.
Ia menegaskan, sosialisme Islam bukan komunisme ataupun sekadar ideologi kiri, melainkan gagasan yang berpijak pada tauhid. Hak milik tetap dihormati, tetapi kekayaan tidak boleh terkonsentrasi pada segelintir orang hingga melahirkan praktik eksploitasi antarmanusia.
Gus Muhaimin juga mengingatkan bahwa gagasan sosialisme Islam memiliki akar panjang dalam sejarah pergerakan bangsa, mulai dari tradisi saudagar santri dan Nahdlatut Tujjar, Sarekat Islam, pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto tentang Islam dan sosialisme, hingga keputusan Munas Alim Ulama NU 2017 mengenai larangan monopoli tanah.
Ia menekankan bahwa sosialisme Islam harus menjadi ruang pertukaran gagasan, bukan pertarungan identitas atau kepentingan tokoh. Ia mengajak seluruh narasumber dan peserta untuk berbeda pendapat secara bebas, tetapi tetap menjaga fokus pada kepentingan rakyat.
“Rakyat sudah bosan mendengar kata keadilan. Maka kita tidak sekadar menjanjikan keadilan. Kita tunjukkan siapa yang menikmati, siapa yang menanggung, lalu kita ubah bersama. Islam tidak pernah netral terhadap ketidakadilan,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Gus Muhaimin mengumumkan bahwa forum diskusi tersebut akan digelar secara rutin dengan nama Majelis Ilmu. Forum ini akan terbuka bagi kiai, akademisi, aktivis, tokoh lintas iman, anak muda, hingga para pengkritik.
Gus Muhaimin menegaskan, arah perjuangan sosialisme Islam harus berpihak kepada rakyat, mendorong pemberdayaan, dan membangun kemandirian. Rakyat tidak boleh selamanya ditempatkan sebagai penerima bantuan, tetapi harus diperkuat kapasitasnya agar mampu memiliki sumber penghidupan, akses ekonomi, serta posisi tawar yang lebih baik.
“Sosialisme Islam adalah ruhnya, Pasal 33 dan 34 UUD 1945 adalah perintahnya, pemberdayaan adalah caranya, dan PKB adalah alat perjuangan umat dan bangsa,” pungkas Gus Muhaimin.
Dalam dialog tersebut, Gus Muhaimin menghadirkan sejumlah pemantik lintas disiplin, yakni Prof. Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi; Savic Ali, penggerak media Islam digital; Cania Citta, Co-Founder Malaka Project; serta Prof. Vedi Hadiz, Profesor Kajian Asia dari University of Melbourne yang bergabung secara daring.
Diskusi dimoderatori Arie Putra dan Budi Adiputro dari Total Politik, dengan penanggap Roy Murtadho, pengasuh Pondok Pesantren Ekologi Misykat Al-Anwar; jurnalis senior Farid Gaban; serta komunitas edukasi sejarah Neo Historia.
TERKAIT