Jelang Puncak Harlah ke-28, PKB dan Ulama Bahas Empat Isu Strategis

PKBNEWS - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) beserta sejumlah ulama membahas empat isu strategis dalam acara Ijtima’ Ulama Indonesia menjelang puncak acara Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB.

“Ada empat isu utama yang strategis yang kami bahas tadi. Pertama, soal dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, dan kemasyarakatan,” ujar Sekretaris Dewan Syura DPP PKB Saifullah Ma’shum setelah menghadiri acara tersebut di Jakarta, Kamis.

Terkait isu pertama tersebut, dia menjelaskan PKB bersama ulama membahas arah pembangunan hingga kondisi perpolitikan dan demokrasi tanah air.

Kemudian, isu kedua, kata dia, berkaitan dengan ekonomi.

Menurut dia, PKB dan ulama memandang kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam bidang ekonomi sudah sesuai dengan konstitusi atau mengutamakan pemberdayaan masyarakat.

“Akan tetapi, kami mengkritisi pada implementasinya atau penerapannya itu masih ada persoalan, terutama di tata kelola atau persiapan ataupun kesiapan SDM yang belum disiapkan dengan sesungguhnya sehingga di sana sini terjadi deviasi, distorsi maupun ketidaksesuaian dengan yang direncanakan oleh Bapak Presiden,” katanya.

Oleh karena itu, dia mengatakan forum menyampaikan harus ada hal yang dievaluasi, dan perlunya kontrol setiap saat terhadap program pemerintah.

“Karena ini program besar, program yang mengalokasikan anggaran besar, dan punya efek sosial ekonomi yang sangat besar. Oleh karena itu, harus dibuka ruang sebesar-besarnya untuk partisipasi publik, evaluasi, monitoring dan pengawasan,” ujarnya.

Untuk isu ketiga, dia mengatakan forum menyoroti praktik pendidikan di tanah air, terutama pondok pesantren.

“Pesantren akhir-akhir ini mendapatkan berbagai macam stigma yang tidak bagus dari para orang yang tidak paham pesantren sehingga kondisinya sekarang terjadi penurunan animo masyarakat untuk memasukkan anak-anaknya ke pesantren,” katanya.

Ia juga mengatakan forum menyepakati perlunya peningkatan pendanaan bagi pesantren dari alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen.

“Keempat, adalah isu dan pembahasan soal rencana muktamar NU di Jombang yang akan datang itu,” ujarnya.

Secara khusus, Wakil Sekretaris Dewan Syura DPP PKB Maman Imanul Haq menjelaskan forum memberikan rekomendasi agar terwujudnya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai lokomotif organisasi masyarakat sipil dalam memberikan kritik yang konstruktif kepada pemerintah, mendampingi umat untuk melakukan pemberdayaan ekonomi, serta meningkatkan kualitas pendidikan.

“Oleh sebab itu, Ijtima’ Ulama meminta agar muktamar di Jombang besok itu muktamar yang betul-betul jauh dari praktik-praktik transaksional, jauh dari praktik-praktik yang hanya memanfaatkan PCNU-PCNU (Pengurus Cabang NU),” jelasnya.

Ia juga mengatakan forum meminta Muktamar PBNU pada tahun ini agar dapat melibatkan banyak pihak hingga memberikan peluang bagi anak-anak muda dalam merumuskan kembali bagaimana peran NU ke depan.