Standard Post

Undang Gita Wirjawan, DPP PKB Gelar Briefing Public Policy


PKBNEWS - DPP Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) menggelar diskusi Briefing Public Policy dengan menghadirkan narasumber Mantan Menteri Perdagangan RI, Gita Wirjawan.

Acara yang digelar di Kantor DPP PKB pada Selasa, 17 September 2024 dibuka langsung Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Imin dan seluruh jajaran pengurus DPP. Acara ini juga disiarkan langsung melalui akun youtube DPP PKB.

Dalam sambutannya, Gus Imin menyampaikan terima kasih kepada Gita Wirjawan yang telah hadir dalam diskusi ini. Menurutnya, kehadiran host dari podcast Endgame merupakan surprise baginya.

"Pertama saya bersyukur dan bahagia atas kehadiran pak Gita Wirjawan. Bagi saya surprise dan membahagiakan. Teman lama yang sudah lama sekali ingin saya undang, tapi tidak berkesempatan gak nyambung-nyambung. Kemarin saya WA nyambung," kata Gus Imin.

Gus Imin mengaku senang bisa berdiskusi langsung dengan Gita. Ia berharap setiap materi yang dipaparkan dapat menjadi bekal seluruh pengurus serta anggota Fraksi PKB lima tahun ke depan.

"Terima kasih Pak Gita. Senang sekali, saya bilang ke beliau tolong kasih briefing kami karena kami sedang semangat untuk mencoba mewarnai lima tahun yang akan datang," ungkapnya.

"Kita juga sedang berusaha melangkah supaya benar. Saya bilang ke Pak Gita supaya kita bisa lebih baik lagi. Insyaallah akan lebih baik lagi," sambung Gus Imin.

Diskusi tersebut nampak berjalan aktif dan komunikatif yang dipandu oleh Wakil Ketua Umum PKB M Hanif Dhakiri. Sejumlah peserta begitu antusias menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada Gita terkait ekonomi, hukum, hingga terkait peran partai politik.

"Mungkin ujungnya yang menjadi benang merah dari seluruh pertanyaan ini ada buku yang ditulis oleh James Robinson yang mendiskripsikan bagaimana kita menjadi keseimbangan antara kekuasaan dengan masyarakat sipil. Itu hanya bisa seimbang dengan penegakan hukum. Kalau ada penegakan hukum, yang seimbang antara masyarakat sipil dengan kekuasaan, sehingga kekuasaan itu tidak terlalu despotik (lalim)," kata Gita.

"Itu hanya dengan penegakan hukum, dan kalau ada penegakan hukum itu akan terjadi aktualisasi nilai yang nyambung dengan teknologi, ekonomi, spiritual, filsafat, budaya, sosial dan lain-lain. Nah, pertanyaanya adalah, kita mau nggak menjadi peradaban yang keren? Multiple choice, yes or no. Kalau yes jelas apa yang harus kita lakukan," sambung Gita.