Anggota DPRD PKB se-Jabar Diminta Vokal

PKBNews - KETUA Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat Syaiful Huda mengatakan miris jika ada anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) yang tidak pernah bersuara untuk kepentingan ummat dan rakyat.

Karena itu, pihaknya meminta seluruh anggota DPRD Kabupaten/Kota di Jawa Barat dari PKB harus vokal dalam memperjuangan kepentingan umat dan rakyat.

"Dosa besar jika selama diamanatkan menjadi wakil rakyat tidak bersuara untuk kepentingan umat dan rakyat," kata Syaiful Huda dalam sambutannya di acara Rapat Koordinasi Wilayah bersama Ketua DPC, 21 Ketua Fraksi dan 7 unsur pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa barat, di Bandung, Minggu (15/9/2019).

Kegiatan ini untuk mempertegas langkah aksi Peduli Umat Melayani Rakyat (PUMR) DPW PKB Jawa Barat. Rakorwil ini juga diisi dengan materi manajemen fraksi, manajamen reses, manajemen bimtek, penandatanganan pakta integritas terhadap agenda aksi perjuangan PKB Jabar Peduli Umat Melayani Rakyat (PUMR) dan peresmian salam PUMR dalam setiap perhelatan kegiatan di Jawa Barat.

Menurut Huda, untuk bisa vokal itu, kata Huda, tentu dibutuhkan keberanian dan bisa memahami apa saja yang menjadi tugas dan fungsi anggota DPRD.

"Kuncinya adalah belajar, saya berharap kita semua menjadi manusia pembelajar mereview apa yang akan menjadi kebijakan, lalu sinkronkan dengan realisasi di lapangan," katanya.

Huda mengatakan bahwa pertemuan ini adalah upaya tindak lanjut rangkaian Sekolah PUMR, bahwa narasi besar Peduli Ummat Melayani Rakyat harus bisa diterjemahkan dalam praktik kerja-kerja parlemen.

PKB Jabar, DPC PKB, Pimpinan Fraksi, Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat berkomitmen untuk selalu siap melayani permasalahan-permasalahan sosial dan keummatan masyarakat Jawa Barat.

Untuk itu, Huda meminta ketua fraksi DPRD PKB se-Jawa Barat dalam menakhodai anggotanya, bekerja dalam lima visi dan misi politik PKB Jawa Barat.

Pertama, Fraksi PKB dalam setiap sikap, pandangan, dan solusi politiknya harus mendasarkan pada kemaslahatan ummat; yang tertuang dalam hasanah fikrah Kaidah Fiqhiyah.

"Kebijakan apapun harus dilandasi oleh kaidah fiqhiyah, dan saat ini kami tengah menggodog landasan tersebut sebagai bahan kebijakan bapak dan ibu semua, ini penting karena ini menjadi identitas kita semua," ujarnya.

Kedua, Ketua Fraksi PKB harus menjadi juru bicara (jubir) partai dalam semua persoalan ummat dan rakyat. Juru bicara bukan hanya asal bicara tapi apa yang disampaiakan harus berdasarkan analisis yang matang.

Ketiga, Fraksi PKB menjadi pusat mengadu dan melayani rakyat. "Selanjutnya yang keempat dan kelima tambah Huda Fraksi menjadi sparing partner Pemda yang kritis dan produktif. Dan fraksi menjadi laboratorium politik bagi sinergi-aksi antara rakyat-partai-Pemda untuk menyelesaikan semua masalah," tandas Huda.