MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian turun tangan membina Wali Kota Bukittinggi Erman Syafar terkait aturan yang mewajibkan semua aparatur sipil negara (ASN) pria muslim di daerahnya salat Subuh berjemaah setiap Jumat.

BERI waktu pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan legalisasi minuman keras (miras). Pemerintah tentu mendengar penolakan dari  Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) beserta organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia yakni Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PP Muhammadiyah. Tidak perlu turun ke jalan karena kondisi saat ini tidak memungkinkan.  

PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menolak Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 yang salah satunya mengatur tentang legalisasi minuman keras ( miras ) di Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara (Sulut), hingga Papua. Pasalnya, legalisasi miras tersebut merusak generasi muda bangsa Indonesia yang seharusnya diproteksi dari hal-hal negatif.

WAKIL Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dari Fraksi Partau Kebangkitan Bangsa (FPKB) Jazilul Fawaid atau Gus Jazil menegaskan,  Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 Bidang Usaha Penanaman Modal, terkait investasi minuman keras beralkohol atau miras bertentangan dengan Pancasila.

KERINDUAN warga Nusa Tenggara Timur (NTT) terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi alasan terabaikannya social distancing.  

MENANGGAPI hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan mengalami kenaikan sebesar 5 persen, Ketua Umum (Ketum) Perempuan Bangsa, Siti Mukaromah atau Erma menegaskan, survei tersebut semakin memotivasi kader-kader PKB untuk terus bekerja keras meningkatkan perolehan suara. PKB mentargetkan kenaikan perolehan kursi seratus persen, sehingga kenaikan elektabilitas ini tidak mempengaruhi sikap kader-kader partai.

ELEKTABILITAS Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terus menaik. Hal tersebut dapat dilihat dalam survei yang diadakan Litbang Kompas. Namun, PKB tak puas dengan adanya kenaikan tersebut.

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) tak perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena belum memenuhi syarat kedaruratan dan kegentingan yang memaksa. Demikian ditegaskan Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atau Gus Jazil

WAKIL Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Luqman Hakim tegaskan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) menolak revisi Undang-undang (UU) Pilkada dan menginginkan revisi UU Pemilu).

POLITISI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Heru Widodo optimis Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mampu membangun institusi Polri lebih berintegritas dan mendapatkan kepercayaan publik.