Standard Post

People Power di Negara Demokrasi Adalah Kebohongan


PKBNews - PEOPLE power di negara demokrasi adalah kebohongan besar. People power di negara demokrasi adalah turun ke TPS, bukan tidak mengakui Pemilu, bukan turun ke jalan dan menggagalkan penyelenggaraan Pemilu.

"People power bukanlah dengan upaya turun ke jalan dan menggagalkan proses Pemilu," ujar Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lukman Edy saat acara diskusi Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) bertajuk `Konsolidasi Demokrasi Pasca Soeharto: Masa Depan vs Masa Lalu`, di Plaza Central, Semanggi, Jakarta, kemarin.

Lukman pun mengimbau kepada KPU agar melaporkan pihak-pihak yang mengancam melakukan people power. Sebab, ancaman tersebut mengganggu proses dan integritas penyelenggaraan Pemilu.

"Orang yang mengancam people power, laporkan ke polisi, karena mengganggu integritas kami sebagai penyelenggara pemilu. (KPU) Jangan takut," tuturnya.

Lukman menilai KPU saat ini sedang galau dan tidak percaya diri untuk menyelenggarakan Pemilu. Penyebabnya, kata Lukman adalah berbagai ancaman hoaks pemilu yang cenderung mendelegitimasi pemilu 2019 dan para penyelenggaranya.

"Saya melihat wajah yang tidak percaya diri dari KPU dan stafnya untuk menyelenggarakan pemilu. Makanya perlu disupport supaya menyelenggarakan pemilu dengan percaya diri," katanya.

Senada dengannya, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mendorong peserta Pemilu menggunakan saluran hukum yang ada untuk melakukan protes atau keberatan terhadap penyelenggaraan Pemilu.

Menurut Titi, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah menyediakan ruang-ruang hukum bagi orang yang merasa dirugikan dari proses Pemilu.

"Pemilu di Indonesia adalah salah satu pemilu terbaik di dunia. Semua ruang untuk keberatan sudah disediakan. Kalau sengketa hasil pemilu, ada MK. Kalau pelanggaran dan sengketa proses juga ada Bawaslu," tandasnya.

TERKAIT

    -