PKB Bulukumba Kritisi Kinerja Bappeda

PKBNews - PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengkritisi kinerja eksekutif, yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang selalu alpa dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa.

"Jangan salah kalau kemudian program yang diusulkan terkadang tidak sinkron dengan pihak DPRD yang hadir langsung ke tengah masyarakat, menyerap aspirasi," kata Anggota Fraksi PKB (FPKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba, Fahidin HDK, kemarin.

Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Bulukumba berkata, terkadang DPRD harus berdebat dengan Bappeda karena usulan di tingkat desa terkadang hilang saat pembahasan.

"Padahal kita sudah mengawal itu dari awal, jadi aspirasi itu bergantung pada Bappeda," ucap Fahidin.

Fahidin menegaskan, salah jika DPRD selalu disalahkan jika suatu program dan aspirasi masyarakat tidak bisa direalisasikan, karena legislatif hanya sebatas menyerap dan mengawasi.

"Jadi jangan hanya salahkan DPRD," katanya.

Selain itu, kata Fahidin, jika aspirasi tak terealisasi juga bisa diakibatkan anggaran yang tidak mencukupi. Sehingga, lanjut dia, terkadang konsep prioritas dan skala prioritas menjadi hambatan DPRD melakukan pengawalan hingga tuntas, karena diperhadapkan dengan kondisi anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat.

"DPRD kerap bedebat dengan pihak Bappeda soal prioritas dan skala prioritas ini. Karena pendefenisian ini tidak berbanding lurus dengan fakta yang disepakati. Kalau program diloloskan, kadang terbentur anggaran yang memang kita akui sangat minim," tandasnya.