Anies Diminta Perhatikan Desas-desus Pemilihan `Lurah Memerlukan Tarif`

PKBNews - GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan diminta memperhatikan soal desas-desus pemilihan lurah yang memerlukan tarif. Pasalnya, desas-desus tersebut beredar kencang usai rotasi pejabat besar-besaran.

"Khusus untuk rotasi kita dukung, bagus kalau memang untuk penyegaran. Tetapi untuk desas-desus bahwa pemilihan lurah ini ada tarifnya. Ini mesti Pak Anies perhatikan," ujar Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas, kemarin.

Menurut Hasbi, banyak keluhan dari lurah-lurah yang menyampaikan ke PKB bahwa rotasi tersebut ada tarifnya. Namun, Hasbi mengaku tidak tahu pasti soal kebenaran informasi tersebut.

"Kabar soal tarif menjadi lurah ini memang beredar di kalangan PNS. Isu itu sudah sangat ramai beredar di kalangan bawah, soal kebenarannya saya tidak tahu," katanya.

Hasbi juga menyoroti mengenai sejumlah jabatan yang masih diisi oleh Plt (pelaksana tugas). Menurut dia, setiap posisi harus diisi oleh pejabat definitif.

"Ini kelemahan Pak Anies, kita dukung kalau misalnya penyerapannya rendah. Tapi tepat dong, kalau ganti seseorang itu, tidak boleh nuggu lagi plt nya," kata dia.

Atas alasan tersebut, kata Hasbi, ia menyebut Anies tidak paham administrasi pemerintahan. Pemerintah itu, menurut Hasbi, seharusnya tidak boleh kosong meskipun dalam waktu yang singkat.

"Anies nggak ngerti adminisitrasi, kalau ngerti administrasi langsung dong ntar. Kan untuk pelayanan lebih baik, satu jam pun pelayan masyarakat tidak boleh terbengkalai," katanya.

Anies sebelumnya melakukan rotasi terhadap 1.125 pejabat Pemprov DKI termasuk camat dan lurah. Anies mengatakan mempunyai kewenangan untuk merombak pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

"Gubernur punya wewenang untuk rotasi 6 bulan setelah menjabat dan lalu kalau misalnya itu urusannya pilkada, saat itu lah. Kan ini tidak," kata Anies kepada wartawan di Monas, Jakpus, Rabu (27/2/2019).