Tanpa Gus Dur Tak Ada Barongsai dan Naga Turun ke Jalan

PKBNews - TANPA KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Imlek dan Cap go meh tidak dapat dirayakan secara terbuka. Tanpa Gus Dur tidak ada barongsai dan naga turun ke jalan.

"Saat menjadi Presiden RI, Gus Dur mencabut Inpres No. 14/1967 karena bertentangan dengan UUD 1945. Sebelum dicabut, Inpres tersebut selama puluhan tahun mengekang warga Tionghoa sehingga tak bisa bebas melaksanakan budayanya termasuk merayakan Imlek dan Cap Go Meh secara terbuka," kenang Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan, Kamis (7/2/2018).

Daniel berkata, setelah mencabut Inpres No. 14/1976, Gus Dur menerbitkan Keppres No. 6/2000 yang menjamin warga Tionghoa dapat menjalankan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadatnya secara terbuka.

"Sekali lagi saya tegaskan, tanpa Gus Dur tidak ada Imlek dan Cap go meh dirayakan secara terbuka, tanpa Gus Dur tidak ada barongsai dan naga turun ke jalan, tidak ada bahasa mandarin diajarkan di sekolah-sekolah bahkan di pesantren," tuturnya.

Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengajak seluruh masyarakat khususnya masyarakat Tionghoa untuk banyak berbuat baik kepada sesama, kepada bangsa dan negara.

Ia juga berharap tahun ini menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk semakin memperkuat politik kebangsaan yang rahmatan lil alamin.

"Politik yang mampu membawa rahmat bagi semuanya," kata Daniel.

Anggota DPR RI asal Kalimantan Barat (Kalbar) itu merefleksikan Imlek 2570 atau 2019 dengan memperkuat Politik Kebangsaan serta mengenang jasa Gus Dur.

"Kalau kita ingin melihat Indonesia yang sesungguhnya, kita bisa lihat dan rasakan pada saat ini. Inilah Indonesia yang otentik, yang menjadi kekuatan dan kebesaran Indonesia, kebhinekaan kita, inilah persaudaraan yang ada dan terus dibangun Indonesia sejak dulu. Kita bersama-sama akan memastikan bahwa Pancasila, Kebhinekaan, persaudaraan akan terus abadi di bumi Indonesia," katanya.

Kata Daniel, PKB bersama-sama dengan masyarakat, akan memastikan bahwa politik kebangsaan akan tetap menjadi warna utama politik Indonesia.

"Saya dan PKB akan menjadi garda terdepan dalam mengawal dan memastikan hal ini. Kita akan tetap berpegang teguh kepada Pancasila dan kembali ke jalan kebhinekaan," tegasnya.

Apalagi, kata dia, sejak awal PKB didirikan, PKB memiliki hal-hal prinsip yang tidak bisa ditawar, yaitu Pancasila, kebinekaan, kemandirian ekonomi, dan kemanusiaan. Untuk 4 hal ini, PKB ada di garis keras. Termasuk melindungi hak ekonomi sosial politik warga Tionghoa.

"PKB akan berdiri tegak dalam melawan diskriminasi dan kesenjangan. Kita harus selalu bangun persaudaraan karena persaudaraan itu berkah untuk Indonesia. Ini pula yang melandasi mengapa setiap tahun PKB sebagai satu-satunya partai politik yang tidak pernah absen dalam menyambut Imlek. Karena perayaan Imlek adalah salah satu wujud penolakan kami terhadap bentuk diskriminasi. Karena Gus Dur dan PKB adalah pencetus sejarah Imlek di Indonesia, sebagai upaya mengakhiri diskriminasi yang ada saat itu," tuturnya.

Daniel atas nama pribadi dan keluarga, serta mewakili seluruh jajaran DPP PKB mengucapkan selamat merayakan tahun baru imlek 2570/2019, semoga di tahun ini persaudaraan kita semakin erat.

"Semangat gotong royong semakin kuat, rejeki ibu/bapak semakin besar, dan mohon doanya agar PKB juga semakin besar mendapat kepercayaan dari rakyat, sehingga PKB bisa semakin berperan membawa Indonesia lebih baik di bawah panji Pancasila," tandasnya.