Standard Post

PKB, Partai Terbaik Dalam Pelaporan Bantuan Keuangan Negara

PKBNews - KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) mengakui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan partai terbaik dalam pelaporan. Hal tersebut terkait dengan akuntabilitas dan transparansi.

"Kami terus mendorong seluruh partai politik (parpol) untuk tetap mengedepankan akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan bantuan keuangan yang diberikan negara," kata Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Soedarmo usai penandatanganan dan serah terima dana Kesbangpol PKB di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (30/11/2018).

Menurut Soedarmo, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik adalah salah satu upaya pemerintah membantu parpol.

”Dengan PP ini, maka ada kenaikan dana bagi parpol. Yang semula parpol hanya menerima Rp 108 per suara sah nasional, menjadi menerima Rp 1000," katanya.

Dia menambahkan, Kemendagri memberi ruang untuk parpol dapat melakukan fungsinya dengan baik serta memberikan pendidikan politik yang maksimal kepada kader dalam melakukan proses rekruitmen dengan mengoptimalkan dana Kesbangpol itu.

"Tentunya kita tetap meminta parpol mengedepankan akuntabilitas dan transparansi," ujarnya.

Soedarmo memastikan PKB adalah partai terbaik dalam pelaporan dibanding partai yang lain.

"Saya sampaikan kalau PKB adalah parpol yang paling baik dalam pelaporan,” tegas dia.

Ketua Umum (Ketum) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang didampingi Bendahara Umum PKB Eko Putro Sandjojo dan Wakil Bendahara Umum (Wabendum) PKB Bambang Susanto secara langsung menghadiri penandatanganan dan serah terima dana Kesbangpol itu.

"Pemanfaatan dana parpol untuk pembinaan dan pengkaderan politik. Tentunya pengurus dan juga konstituen dapat menjadikan politik sebagai alat untuk pembangunan dan penguatan kemajuan bangsa," tuturnya.

Cak Imin (sapaan akrab Muhaimin) menyambut baik serah terima tersebut sekaligus meneguhkan komitmen akuntabilitas dan transparansi PKB.