Prabowo Hanya Jadikan Ulama Sebagai Kendaraan Politik

PKBNews - BERKACA pada pernyataan Ketua Umum (Ketum) Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra yang menyebut Prabowo Subianto tak pernah merespons `draf aliansi` dari para ulama. Maka bisa dikatakan kalau Calon Presiden (Capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto, sekadar menjadikan ulama sebagai kendaraan politik.

"Kalau benar apa yang disampaikan Pak Yusril soal draf aliansi bareng ulama itu tidak direspons Pak Prabowo, berarti Pak Prabowo betul-betul sudah menjadikan ulama sebagai kendaraaan politiknya. Memanfaatkan ulama," ucap Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding (AKK), Kamis (8/11/2018).

Menurut AKK, dalam koalisi harusnya masing-masing pihak yang terlibat harus mendapatkan manfaat yang setara. Dia mendukung langkah Yusril untuk menghindari pemimpin yang tak tepat janji.

"Dalam kolaborasi semua orang atau lembaga yang bergabung harus mendapatkan manfaat dan keuntungan yang sama, sehingga tidak boleh ada satu kelompok saja yang untung sementara yang lain rugi," katanya.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) itu berkata, "Sikap Pak Yusril sudah benar bahwa harus menghindari pemimpin yang tidak komit dan hanya mementingkan kelompoknya sendiri."

AKK memastikan sikap Prabowo dengan Joko Widodo (Jokowi) jauh berbeda. Jokowi, sebut dia, menghormati ulama dengan memilih Ma`ruf Amin sebagai cawapres.

"Kalau Pak Jokowi yang selama ini dituduh anti Islam dan kriminalisasi ulama justru menjadikan wakilnya dari ulama. Tentu rakyat perlu tahu akan hal ini," tegasnya.

Draf aliansi ini disinggung Yusril soal koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga Uno. Draf aliansi dari ulama ini tidak direspons Prabowo.

Yusril mengungkit `draf aliansi` itu guna menanggapi pernyataan Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman yang mempertanyakan pernyataannya soal Pemilu di Indonesia dan di Malaysia.

Menurutnya, wajar saja dirinya berbicara tentang koalisi Prabowo dan membandingkannya dengan pemilu di Malaysia.

"Tidak pernah saya menyamakannya, tetapi dalam hal membentuk `koalisi` (yang sebenarnya tidak ada dalam sistem presidensial), perbandingan dengan Malaysia itu akan banyak membantu dalam menyusun `koalisi` dalam pemilu serentak di Indonesia," ungkap Yusril.