Standard Post

Cak Imin Tak Pernah Ikut Tentukan Posisi Pejabat Kemnaker

PKBNews - TUDINGAN kejam diarahkan ke wajah Ketua Umum (Ketum) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait jabatan kosong di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Terutama jabatan eselon I dan II.

"Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar tidak ikut terlibat dalam menentukan pejabat, semua yang menentukan adalah Menaker Hanif Dhakiri ," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kemnaker, Helmiaty, Rabu (7/11/2018).

Menurut Helmiaty, rumor yang selama ini berkembang sama sekali tidak benar. Apalagi sampai berhembus isu setiap penentuan jabatan eselon I sampai eselon IV di Kemnaker harus selalu mendapat restu Cak Imin sebagai Ketua Umum PKB.

Informasi tersebut semakin santer belakangan ini seiring dengan banyaknya jabatan eselon I, II dan III yang sampai saat ini masih kosong.

"Benar ada banyak jabatan eselon I, II dan III yang kosong. Namun, untuk mengisi jabatan-jabatan itu perlu proses agar tidak salah menempatkan orang," terangnya.

Sejumlah jabatan yang kosong di Kemnaker, yakni jabatan eselon I yakni Sekjen Kemnaker. Setelah Hery Sudarmanto pensiun sejak Agustus 2018 maka Haiyani Rumondang yang menjabat sebagai Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Kemnaker, merangkap sebagai Plt Sekjen Kemnaker.

Kepala Badan Rencana dan Pengembangan (Barenbang) Kemnaker sudah lama kosong. Setelah Sugiarto Sumas pensiun sekitar satu setengah tahun lalu, yang diangkat sebagai Plt Kepala Barenbang adalah Khairul.

Sementara jabatan Inspektur Jenderal juga kosong sejak sekitar lima bulan lalu. Setelah Sunarno pensiun yang diangkat sebagai Plt Irjen adalah Esty.

Pada bulan September 2018, ada empat eselon I di Kemnaker disuruh ikut uji kompetensi oleh Menaker, Hanif Dhakiri untuk mengisi jabatan-jabatan eselon I di Kemnaker yang kosong itu. Namun, sampai saat ini tidak ada realisasi dari uji kompetensi yang telah dilaksanakan itu.

Pada bulan September 2018 juga sebanyak 20 orang eselon II di Kemnaker disuruh mengikuti uji kompetensi untuk mengisi sejumlah jabatan eselon II kosong. Namun, realisasi dari uji kompotensi itu sampai saat ini tidak ada.

Realita sampai saat ini ada ada lima jabatan eselon II di Ditjen Pembinaan dan Pengawasan Kemnaker kosong sudah sejak tiga tahun lalu. Lima jabatan eselon II di Inspektoral Jenderal juga kosong sejak tiga tahun lalu.