Kebijakan Jokowi Semata Demi Kesejahteraan Masyarakat Madura

PKBNews - KEBIJAKAN Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghapus tarif jembatan Suramadu, Jawa Timur (Jatim), semata-mata untuk mensejahterakan masyarakat Madura. Demikian ditegaskan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid.

Jazil sapaan akrab Jazilul Fawaid sama sekali tak sepakat dengan cara pandang politisi Partai Amanat Nasional (PAN) yang menuding kebijakan menghapus tarif jembatan Suramadu sebagai kebijakan sontoloyo.

"Cara melihatnya yang salah, bukan sontoloyo. Tujuannya mensejahterakan masyarakat Madura. Madura kan sangat tertinggal. Kalau dibanding dengan Gresik, Sidoarjo, Surabaya, kan tertinggal Madura. Salah satunya adalah koneksi melalui jembatan. Kalau mengeluarkan biaya yang besar, otomatis kan nggak berkembang," katanya.

Jazil berkata, penghapusan tarif jembatan Suramadu merupakan kebijakan prorakyat. Sebab menurut PKB, kesejahteraan masyarakat Madura perlu ditingkatkan, salah satunya dengan mempermudah konektivitas dari dan menuju Pulau Jawa.

"Itu lah kebijakan prorakyat, Pak Jokowi mendengarkan aspirasi dari masyarakat Jawa Timur. Salah satu cara mengembangkan kawasan Madura dengan cara itu, untuk membuka industri dan memakmurkan masyarakat Madura. Coba dilihat dari angka kemiskinan di Madura. Jadi Pak Jokowi mengambil kebijakan yang prorakyat," tegasnya.

Sebelumnya, PAN menyambut baik pengapusan tarif jembatan Suramadu oleh Jokowi. Kendati menyambut baik, PAN juga mempertanyakan kebijakan itu. Namun, dia mengaku memaklumi jika Jokowi membantah pembebasan biaya tersebut terkait Pilpres 2019.

"Soal timingnya dan bantahan Pak Jokowi? Yah saya maklum saja lah. Tidak perlu didebatkan. Soalnya Pak Jokowi kan politisi juga. Butuh suara juga. Dan petahana memang selalu diuntungkan. Bisa membuat kebijakan populis atas beban APBN atau BUMN. Jadi saya maklum saja," tutur Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN, Dradjad Wibowo, kepada wartawan, hari ini.