BPJS Diminta Tidak Membuat Wacana Aneh-aneh

PKBNews - BADAN Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diminta untuk tidak membuat wacana aneh-aneh. Apalagi sampai berencana memberlakukan cost sharing bagi pasien penderita delapan jenis penyakit.

"BPJS Kesehatan jangan berwacana yang aneh-aneh, pelayanan kesehatan saja masih payah," tegas Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dita Indah Sari, Senin (27/11/2017).

Dita sama sekali tidak setuju dengan usulan cost sharing karena itu sama saja dengan membebani pasien. Padahal, dibuatnya BPJS Kesehatan untuk meringankan beban masyarakat dalam bidang kesehatan.

"Sebaiknya BPJS Kesehatan lebih fokus pada pelayanan maksimal agar tidak ada lagi warga negara Indonesia yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan layak," ucapnya.

Dita menegaskan, masih banyak masyarakat yang mempertanyakan transparansi keuangan BPJS Kesehatan. Bagaimana mungkin secara tiba-tiba merasa kekurangan dana dan membuat program cost sharing.

"Saya menerima banyak keluhan dari konstituen di berbagai daerah bahwa pelayanan kesehatan kerap dipangkas. Bisa berupa pengurangan jatah obat, pengurangan jumlah hari rawat inap, penurunan jenis katagori obat," katanya.

Belum lagi, ungkap Dita, pelayanan yang lama karena soal-soal administratif, sampai pasien pada mengeluh. Terlebih lagi, ada juga yang tewas karena prosesnya kelamaan dengan alasan kamar penuh.

"Soal-soal semacam ini adalah keluhan umum. Belum bisa diatasi, kok bisa malah minta peserta ikut bayar biaya 8 penyakit? Adilnya di mana," tegasnya.

Oleh sebab itu, jika BPJS mengeluh defisit sampai Rp 9 triliun. Maka pertama-tama yang akan ditanyakan orang adalah sejauh mana transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan BPJS Kesehatan. Kemudian seberapa besar biaya operasionalnya, serta bagaimana perbandingan data pembayaran klaim dengan data tagihan dari rumah sakit apakah sudah sesuai.

"Jadi wacana cost sharing delapan penyakit ini malah membuat publik balik mempertanyakan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan lembaga ini. Sudah benar belum," tegasnya.

Dita menuturkan, PKB setuju anggaran kesehatan ditingkatkan. Pihaknya mengusulkan agar anggaran hasil cukai rokok yang hampir Rp 120 triliun itu bisa dialokasikan sebagian untuk tambahan anggaran kesehatan.

"Agar bisa meng-cover lebih luas. Tentu dengan catatan penggunaannya transparan," tandasnya.