Aparat Desa yang Korupsi Dana Desa Harus Diberantas

PKBNews - TINDAK pidana korupsi dan segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan dana desa oleh oknum desa harus diberantas secara tuntas.   Hal itu dikatakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo di Bantul, Yogyakarta, Selasa (28/11/2017).    "Yang kita lakukan adalah bagaimana kesiapan kita membantu desa dan masyarakatnya (kelola dana desa), kalau ada korupsi kita berantaslah, sudah tidak ada `bulan madu` lagi," kata Menteri Eko.   Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini, aturan yang dikeluarkan pemerintah termasuk Presiden mengenai kebijakan pemanfaatan dana desa oleh pemerintah desa sudah bagus dan tidak membingungkan aparat desa maupun masyarakat desa itu.   Menteri Eko mengatakan bahwa aturan tersebut harus dijalankan, namun manakala ada kesalahan administrasi penggunana dana desa oleh kepala desa, akan mendapat bantuan pendampingam, namun tidak dengan kasus korupsi.   "Kalau administrasi kita bantu, kalau korupsi tidak ada `bulan madu` kita tangkap. Dan sekarang kita lihat satgas dana desa itu direspon luar biasa, tahun lalu 900 laporan, tahun ini 10 ribu lebih laporan, usulan, pertanyaan dari masyarakat," ujar Menteri Eko.    Berkaitan dengan pengelolaan dana desa apakah secara umum semua desa siap, Menteri Eko mengatakan bukan siap atau tidak siap. Namun harus membantu mereka supaya siap, karena kalau menunggu siap atau tidak siap, desa tidak pernah mulai.   "Nyatanya dana desa bisa 97 persen lebih tahun lalu terserap dan tahun ini Insya Allah bisa seratus persen, itu pencapaian luar biasa, kalau kita berkutat pada siap tidak siap, ya tidak akan pernah mulai," tukasnya.    Menteri Eko menambahkan untuk pendamping desa terus dilakukan pembenahan, dari tahun lalu yang melibatkan pemda setingkat provinsi dan universitas, maka pada tahun ini dilakukan juga secara `online`, sehingga sudah tidak mungkin ada titipan.   "Siapapun kalau titip, ketahuan sama publik. Sekarang ini satu pendamping empat desa, karena anggaran tidak cukup untuk semua desa, jadi dibantu dengan IT. Kita buat ruang desa, dengan IT itu ada tanya jawabnya, mereka bisa online video call sama pendamping desa," tandas Menteri Eko.