Ketum PKB Dorong Pemerintah Optimalkan Lahan Pertanian Tanpa Babat Hutan

PKB News - Rentetan banjir dan bencana alam lainnya belakangan ini dituding karena pola pembangunan sumber daya alam yang keliru, tak terkecuali proyek food estate dan reforma agraria yang tidak optimal di sejumlah daerah di Indonesia.

Melihat dampak yang begitu nyata, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mendorong pemerintah mengevaluasi program food estate tersebut. Terlebih fakta menunjukkan banjir bandang kerap melanda kawasan yang tak jauh dari lokasi proyek itu.

“Saya kira perlu dievaluasi, ditinjau ulang dulu. Kita semua melihat banjir yang terjadi itu tidak jauh titik-titik food estate. Kalau dibiarkan tanpa adanya evaluasi dan kajian mendalam jelas itu merugikan warga sekitar,” kata Gus Muhaimin, Rabu, 17 November 2021.

Jika merujuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, seharusnya program food estate ini menggunakan nomenklatur Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP). Menurut Gus Muhaimin, jauh lebih elok KSPP tersebut yang diotimalkan daripada membuka ratusan hingga jutaan hektar lahan baru dengan membabat hutan berdalih wujudkan kemandirian pangan.

“Lahan pertanian kita yang masuk dalam KSPP itu sangat luas, kalau itu digarap pemerintah dengan baik tanpa membuka lahan baru apalagi membabat hutan saya yakin bisa mewujudkan kemandirian pangan,” tutur Gus Muhaimin.

Lebih lanjut Wakil Ketua DPR RI ini menilai, program pemerintah semacam food estate dan sejenisnya tidak boleh dilaksanakan hanya asal jalan saja tanpa ada kajian serius sebelumnya. "Ya tentu harus dikaji ulang juga, ini program besar, dananya juga besar dan masuk proyek strategis nasional, jadi tidak boleh hanya asal jalan saja, apalagi hanya asal buka lahan saja. Bahaya sekali bagi masyarakat,” kata Gus Muhaimin.

Tanpa evaluasi dan kajian mendalam, Gus Muhaimin memprediksi ke depan masalah banjir akan terus terjadi di berbagai wilayah seperti Sintang, Kota Batu dan lainnya. Karena itu, dia mendorong Pemerintah segera mengevaluasi program itu serta memperhatikan masalah reforma agraria lainnya dengan tidak hanya mengakomodasi pembabatan hutan atas nama pembangunan dan kemandirian pangan.

"Jikapun nanti tetap dilanjutkan, saya minta skemanya bagi petani setempat diperjelas. Mereka itu nanti dapat apa, sebagai pemilik lahan, sebagai pekerja atau bagaimana. Saya berharap manfaatnya jelas dirasakan oleh petani sekitar, bukan malah ketiban bencananya saja," ujar Gus Muhaimin.