FPKB MPR RI Dukung Penuh Peningkatan Program Padat Karya

JAKARTA, PKBNews - FRAKSI Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mendukung penuh peningkatan program padat karya sektor transportasi yang dikelola Kementerian Perhubungan.

"Program ini sangat bagus dan layak untuk dipertahankan. Apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 ini dimana banyak orang terpaksa harus dirumahkan karena adanya pembatasan aktivitas ekonomi dan juga menurunnya daya beli masyarakat," kata Sekretaris FPKB MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, kemarin.

Apalagi, ungkap Neng Eem, hingga September 2020, program ini telah menyerap tenaga kerja hingga 16.686 orang yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia.

Neng Eem yang juga anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu berkata, Menteri Perhubungan beserta jajarannya untuk kembali menyisir wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia dalam pengembangan program padat karya sektor transportasi yang tepat bagi masyarakat terdampak pandemi Covid -19.

"Saya mengapresiasi kunjungan Menteri Perhubungan bersama Dirjen Perhubungan Darat dan Dirjen Perkeretaapian untuk melihat secara langsung program-program yang dijalankan di Dapil Jawa Barat III, yaitu Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor, termasuk program padat karya sektor transportasi," ucapnya.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat (Jabar) III berkata, selain program padat karya sektor transportasi, ia mengapresiasi bantuan bus untuk pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan yang juga dikelola oleh Kementerian Perhubungan. Seperti halnya program padat karya, menurut Neng Eem, bantuan bus juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Program-program berdana besar yang dikelola Kementerian Perhubungan, dampaknya sebagian besar dirasakan secara tidak langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, program-program seperti padat karya sektor transportasi dan bantuan bus, harus terus dilaksanakan untuk kelangsungan sinergi, silaturahmi, alat komunikasi, dan sebagai simbol bahwa kita bersama-sama menyapa masyarakat, termasuk konstituen," katanya.

Pimpinan Badan Penganggaran MPR itu berkata, program padat karya di lingkungan Kementerian Perhubungan merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraannya. Jenis padat karya di sektor transportasi diantaranya pembangunan, pemeliharaan, perbaikan, serta pembersihan sarana dan prasarana transportasi. Selain itu, juga ada kegiatan optimalisasi yang menggunakan metode padat karya meliputi pemeliharaan dan pembangunan terminal, bandara, pelabuhan, jalur kereta api, dan fasilitas keselamatan transportasi.

Adapun tujuan dari program padat karya Kementerian Perhubungan adalah untuk peningkatan produksi dan nilai tambah, perluasan kesempatan kerja sementara, perluasan akses pelayanan dasar, dan peningkatan aksesibilitas desa atau terbukanya desa yang terisolir.