Pertanian Tumbuh Positif, Gus AMI Dorong Pemerintah Lebih Perhatikan Petani

JAKARTA, PKBNews - BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat produk domestik bruto (PDB) RI pada kuartal II-2020 minus hingga 5,32 persen. Ekonomi terkontraksi 4,19 persen dan secara kumulatif terkontraksi 1,26 persen. Namun, disaat bersamaan PDB sektor pertanian tumbuh 16,24 persen pada kuartal-II 2020.

 "Pertumbuhan sektor pertanian patut kita dukung dengan meningkatakan investasi dan memberikan banyak insentif. Peningkatan investasi dapat dilakukan melalui pemberian kredit pertanian, meningkatkan pendanaan penelitian dan pengembangan pertanian. Intensifikasi penggunaan teknologi pertanian maupun peningkatan jumlah angkatan petani-petani baru," ujar Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus AMI, Jumat (7/8/2020).

 BPS bahkan menyebutkan bahwa pertanian menjadi sektor utama penopang produk domestik bruto yang tumbuh mencapai 2,19 pada kuartal II 2020. Sementara empat sektor lainnya tumbuh negatif yakni industri (-6,19 persen), perdagangan (-7,57 persen), konstruksi (-5,39 persen) dan pertambangan (-2,72 persen).  Sayangnya, kenaikan NTP Juli 2020 belum sepenuhnya menguntungkan petani di Indonesia saat ini. Hal ini disebabkan karena tidak meratanya infrastruktur, khususnya untuk mengangkut hasil panen, serta panen raya yang berbarengan.

"Masalah selalu berulang. Harus ditemukan mekanisme penyerapan dan distribusi yang baik supaya tidak ada penumpukan saat panen. Harus dicari terobosan bagaimana improvisasi pada aspek distribusi hasil pertanian," kata Gus AMI.

Gus AMI berharap pemerintah dapat menyerap hasil produksi petani dengan harga yang layak sehingga dapat mendongkrak NPT Petani. Khususnya sub sektor tanaman pangan dan holtikultura.

Pertanian merupakan sektor pengungkit pertumbuhan ekonomi yang dapat diandalkan. Perubahan orientasi pertanian di Indonesia harus diarahkan pada konsep kedaulatan pangan sebagaimana tercantum dalam RPJMN dan telah menjadi visi pemerintahan.

"Prinsip-prinsip kedaulatan pangan juga sudah sesuai dengan Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Rakyat yang Bekerja di Pedesaan (UNDROP) menjadikan para petani dan nelayan sebagai produsen utama yang menghasilkan pangan tanpa tergantung importasi. Distribusi lahan melalui program reforma agraria dan diversifikasi pangan justru lebih tepat untuk segera dilaksanakan saat ini. Hal ini sekaligus dapat menjadi solusi di tengah krisis pangan disaat pendemi Covid-19 seperti saat ini," katanya.