Legislator PKB Pertanyakan Program `Jogo Tonggo` Pemprov Jateng

KOTA SEMARANG, PKBNews - LEGISLATOR Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah (Jateng), Achmad Fadlun mempertanyakan program `Jogo Tonggo` yang digelontorkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dalam menangani kasus Covid 19. Sebab, ia melihat pelaksanaan program tersebut tidak sesuai jadwal atau kurang relevan dengan situasi hari ini.  

"Makin tidak masuk akal program yang tidak sesuai jadwal tersebut tetap diekseskusi. Tentu kondisi ini membuat anggaran yang disediakan menjadi mubazir, hingga menjadikan program tidak efektif," ucapnya, Rabu (10/6/2020).

Anggota Fraksi PKB Jateng itu menegaskan, program yang dijalankan Dinas Kesehatan (Dinkes) Jateng itu tidak sesuai harapan. Dalam program tersebut, lanjut Achmad Fadlun, terdapat bantuan yang diberikan ke desa senilai Rp10 juta. Namun, bentuknya berupa barang, yaitu sprayer, thermogun, masker, baju coverall, sepatu boot dan desinfektan.

"Setiap desa mendapatkan barang-barang tersebut, dengan nilai total Rp10 juta. Program tersebut disalurkan ke desa melalui Dinkes kabupaten/ kota mulai tanggal 10 Juni hingga 30 Juni 2020. Dengan situasi terkini, tentu program yang dijalankan itu malah jelas tidak bermanfaat, barang akan mubazir, dan saya berkeyakinan akan menumpuk saja di desa," tutur Achmad Fadlun.

Gus Fadlun, panggilan akrabnya, tak memungkiri, anggaran untuk program ini memang semacam dadakan, karena baru dimunculkan saat virus ini menyebar di Jateng. Kendati dadakan dan bisa dimaklumi, tentunya anggaran yang ada harus benar-benar tepat sasaran, tepat manfaat dan memenuhi rasa keadilan bagi semua masyarakat.

"Dengan jumlah desa mencapai 7809 desa, maka anggaran yang dikeluarkan Rp78.090.000.000. Sebuah angka yang tidak kecil, dan akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, atau penguatan usaha kecil demi keberlangsungan usaha mereka," kata Anggota Komisi E DPRD Jateng itu.

Gus Fadlun berkata, pertanyaannya untuk apa barang kesehatan itu baru disalurkan sekarang?. Apalagi, katanya, sudah akan memasuki tahap new normal.

"Barang itu mestinya disalurkan pada bulan Maret atau April saat pandemi merebak. Hari ini, yang dibutuhkan recovery ekonomi, modal dagang, sembako murah, hingga recovery pendidikan," tuturnya.

Dia menambahkan, karena program terkesan mengada-ada, ia mengusulkan pembentukan tim yang memeriksa program secara detail.

"DPRD tidak bertanggungjawab atas program ini. Dari awal DPRD, pimpinan, rapat Banggar, bahkan di Rapat Bamus pun sudah mengingatkan, program yang ada harus tepat guna, dan bermanfaat sesuai kebutuhan rakyat. Jangan sampai kemudian ada program yang ngoyo woro dan mubazir. Kita juga selalu tanya soal jadwal realisasi program. Terus terang kami menyesal, karena barang ini sudah ada, tapi waktunya sudah tidak tepat," kata Gus Fadlun.