FPKB Kota Malang Minta Wali Kota Sutiaji Lebih Tangkas Hadapi Covid 19

PKBNews - FRAKSI Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang meminta Wali Kota Malang Sutiaji lebih tangkas dan cekatan memotong rantai penyebaran Covid 19 di Bumi Arema. Pasalnya, penyebaran Covid 19 sudah ditetapkan pemerintah pusat sebagai bencana nasional non alam.

Permintaan tersebut diambil tujuh anggota dewan FPKB Kota Malang dalam rapat internal, dan menyampaikan sikap terkait penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemkot Malang.

Berikut surat FPKB Kota Malang kepada Wali Kota Malang:

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Kota Malang mengimbau Pemerintah Kota Malang untuk melakukan langkah-langkah kongkrit untuk:

1. Mengintensifkan langkah-langkah untuk mengurangi penyebaran dan menanggulangi serangan virus Covid-19 khususnya di Kota Malang.

2. Melakukan pembersihan dengan melakukan penyemprotan disinfektan pada wilayah dan bangunan-bangunan publik khususnya Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, TPQ serta tempat berkumpulnya masyarakat yang ada di wilayah Kota Malang.

3. Memberikan Masker dan Hand Sanitizer pada setiap rumah penduduk di Kota Malang.

4. Pemerintah diminta untuk segera menyusun skema jaring pengaman ekonomi/sosial masyarakat.

Demikian surat permohonan sekaligus himbauan dari Fraksi PKB DPRD Kota Malang yang kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

"Kita minta Wali Kota Sutiaji memastikan poin demi poin dijalankan. Itu bukan untuk kepentingan PKB, melainkan kepentingan warga Malang," tegas Ketua FPKB DPRD Kota Malang, Farih Sulaiman, Selasa (24/3/2020).

Farih melihat masih banyak pondok pesantren yang tidak memulangkan santrinya. Pondok pesantren yang terdata di Kota Malang, lanjutnya, jumlahnya tidak sedikit. Sedangkan pemerintah belum menyentuh pesantren secara maksimal terkait penyemprotan disinfektan dan pencegahan lainnya.

"Banyak pesantren yang tidak memulangkan santrinya. Termasuk TPQ dan masjid serta musala juga segera disemprot untuk mencegah penyebaran Covid-19," katanya.

Senada dengan Farih, Anggota FPKB DPRD Kota Malang, lainnya Arief Wahyudi, ia menegaskan, dampak dari Covid-19 ini sangat dirasakan masyarakat, terutama di sektor perekonomian.

"Covid-19 hingga saat ini berdampak kepada pendapatan masyarakat terutama pekerja harian. Omset mereka menurun sekitar 75 persen. Ini kami melakukan penelitian sampling di beberapa titik. Jaring pengaman ekonomi-sosial ini harus ada. Pemkot harus mendukung apa yang mereka sediakan," tuturnya.

Sekretaris Komisi B DPRD Kota Malang itu berkata, skema jaring pengaman ekonomi-sosial ini tidak hanya mencover kelompok kategori miskin saja. Karena tidak semua pekerja harian masuk kelompok tersebut.

"Penjual cilok di sekolah itu ada berapa? Mereka mau makan apa? Saya kecewa dengan Pemkot Malang. Kita mendorong (poin) itu. Kalau perlu FPKB bikin surat resmi. Saya akan usul nanti saat rapat," tegas Arief.