Ketua DPW PKB NTB Serukan Pemprov NTB Perketat Pintu Masuk

PKBNews -SEKALIPUN Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih masuk zona Zero Covid 19, namun Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) NTB menyerukan supaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB) memperketat seluruh pintu masuk. Baik itu pelabuhan maupun bandara.

"Perketat pintu masuk. Langkah ini demi antisipasi lenyebaran wabah Covid-19 yang cukup masif menyusul peningkatan kasus positif dan penyebaran yang sudah mencapai 16 provinsi dari 34 provinsi," kata Ketua DPW PKB NTB, H Lalu Hardian Irfani, Senin (23/3/2020).

Menurut Lalu Hardian, sampai hari ini NTB masih berada di zona Zero Covid-19. Akan tetapi, Pemprov NTB tetap wajib membatasi akses di pintu-pintu masuk ke daerah ini. Baik Bandara, maupun pelabuhan-pelabuhan laut.

"Kasus ini sudah sangat serius perkembangannya, maka opsi-opsi tegas untuk memperketat dan membatasi pintu masuk ke NTB harusnya dipertimbangkan. Ini penting untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ke daerah ini," tegasnya.

Kata Lalu Hardian, status siaga darurat bencana non alam yang ditetapkan Pemprov NTB untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 sudah tepat. Hanya saja, kata dia, secara teknis harus lebih detil dijabarkan, dan implementasi kebijakannya harus benar-benar dilakukan di lapangan.

"Langkah memperketat dan membatasi pintu masuk di NTB menjadi hal yang utama dan prioritas dilakukan. Selain melakukan edukasi dan imbauan social distanting dan pola hidup bersih di tengah masyarakat," tuturnya.

Hingga Minggu (22/3), wilayah Provinsi NTB masih dinyatakan bebas Covid-19, karena belum ditemukan satu pun kasus positif. Data Posko Waspada Covid-19 NTB menyebutkan, hingga Minggu (23/3) tercatat sebanyak 319 telah diperiksa di NTB, terdiri dari 19 orang terkategori Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan 300 Orang Dalam Pemantauan (ODP).

Dari data yang terakumulasi hingga Minggu malam tercatat dari 19 PDP, saat ini sebanyak 11 PDP sudah selesai pengawasan dan 8 orang PDP masih dalam isolasi dan pengawasan.
Baca juga:  Polda NTB Lepas 26 Mahasiswa Unras Yang Sempat Ditahannya

Sementara untuk 300 ODP, saat ini sebanyak 145 ODP sudah selesai masa pemantauan, dan 155 ODP masih tetap di dalam pemantauan.

Kata Lalu Hadrian, arus pergerakan penumpang baik dari penerbangan dan jalur laut yang masuk ke NTB harus benar-benar dijaga ketat. Apalagi sebagian kota besar dan Kabupaten di pulau Jawa, dan Bali juga menjadi daerah terpapar, yang bukan tidak mungkin masuk ke NTB.

"Peningkatan pemeriksaan di tiap pintu masuk juga harus dilakukan meibatkan lintas sektoral. Selain Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) petugas Dinas Kesehatan, juga melibatkan unsur TNI-Polri. Jadi ada pemeriksaan ketat dan terpadu. Misalnya ada penumpang yang gejala klinisnya panas badan dan ada flu, ya bisa lebih discreen mendalam," katanya.

Lalu Hadrian menambahkan, semua pihak juga harus berpartisipasi dalam mengkampanyekan sosial distancing, penggunaan handsanitiser, serta ada kampanye untuk masyarakat agar memeriksakan diri ke pusat kesehatan jika mengalami sakit.

"Masalah Covid-19 ini kan masalah global, sehingga masyarakat kita juga harus mulai teredukasi untuk mengikuti semua anjuran dan imbauan pemerintah. Satu hal kecil misalnya soal social distancing, penggunaan hand sanitizer, ini hal sepele namun jika masyarakat tidak teredukasi tidak akan maksimal," ucapnya.