FPKB DPRD Jabar Berencana Memanggil OPD Terkait Penanggulangan Bencana

PKBNews - UNTUK mencari akar masalah bencana alam seperti banjir dan longsor yang kerap terjadi di Jawa Barat (Jabar), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar berencana memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan penanggulangan bencana alam.

"Kami berencana memanggil Dinas Pemukiman dan Perumahan Jabar, BPBD dan Dinas Sosial untuk segera mencari solusi terkait bencana alam di Jawa Barat, plus mengantisipasi dengan mengatasi akar masalahanya, secepatnya," tutur Ketua FPKB DPRD Jabar, Sidkon Djampi, kemarin.

Kata Sidkon, untuk Dinas Pemukiman dan Perumahan harus segera melakukan langkah tepat untuk meminimalisasi dampak bencana alam terhadap masyarakat yang menjadi korban.

"Terutama banjir, bila perlu Dinas Kimrum menambah program rutilahu, tetapi ini difokuskan di daerah-daerah bencana," tuturnya.

Begitu pula, kata Sidkon, untuk Dinas Sosial agar lebih cepat tanggap dan antisipatif. Ditegaskan, pihaknya tidak akan segan untuk membantu, sekalipun harus berujung pada tuntutan untuk meningkatkan anggaran.

"Bila perlu di APBD Perubahan ditambah lagi dana untuk penanggulangan bencana ini," ucapnya.

Sementara Dinas Kesehatan, lanjut Sidkon, harus maksimal turun tangan untuk mengatasi potensi penyakit yang mengancam para korban bencana alam. Juga untuk Dinas Pendidikan, harus melakukan identifikasi bangunan-bangunan sekolah di daerah-daerah rawan bencana. Jangan sampai ada sekolah yang roboh, karena tidak mengantisipasi bila terkena banjir.

"Jangan sampai ketika terjadi bencana banjir misalnya, terjadi sekolah ambruk," ucapnya.

Ia menilai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar sampai sejauh ini belum melakukan langkah yang serius dalam menangani sumber atau akar masalah bencana alam, terutama banjir dan longsor.

"Kalau terus menerus berlangsung, ya sudah tidak sesuai dengan definisi bencana itu sendiri. Pertanyaannya, apakah ada pembiaran atau memang tidak bisa mengatasinya,?," katanya.

Padahal, kata dia, pada kenyataannya Pemprov Jabar mendapat dukungan dari sisi anggaran. Dampak yang lebih luas bukan hanya terhadap transportasi atau terhambatnya distribusi kebutuhan pokok masyarakat.

"Yang lebih miris lagi adalah rumah-rumah masyarakat terutama yang di bawah garis kemiskinan, terancam roboh karena terdampak banjir," tandasnya.