Kemenkes Harus Mampu Menggerakan Masyarakat untuk Atasi Stunting

PKBNews - KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) harus mampu menggerakan masyarakat untu aktif mencegah stunting. Pasalnya, angka stunting di Indonesia telah mencapai 30,8 persen. Sementara target WHO, angka stunting tidak boleh lebih dari 20 persen.

"Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI perlu melibatkan seluruh elemen dan organisasi masyarakat yang bergerak aktif di bidang kesehatan guna mencegah stunting," kata Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nur Nadlifah, kemarin.

Nadlifah berkata, upaya pemerintah mencegah stunting atau masalah gizi kronis di Indonesia dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga dengan kasus tertinggi di Asia dengan angka prevalensi stunting tertinggi di Asia pada tahun 2017 (36,4 persen).

"Upaya mengajak masyarakat berperan aktif harus disegerakan. Menggerakan masyarakat memang sulit, tapi itu harus disegerakan," katanya.

Legislator asal daerah pemilihan Brebes itu menjamin langkah tersebut akan berjalan efektif dan tepat sasaran. sebab, organisasi-organisasi kemasyarakatan bisa melakukan komunikasi yang lebih luwes serta lebih memahami kondisi aktual di lingkungan masyarakat itu sendiri.

"Sudah saatnya pemerintah berkolaborasi dengan semua stakeholder, termasuk organisasi kemasyarakatan. Tidak bisa menyelesaikan persoalan stunting dalam satu perspektif, yang dalam hal ini adalah Kemenkes. Perlu masukan dan melibat langsung masyarakat," kata Nadlifah.

Ketua I PP Fatayat NU itu berkata,, penyebab tingginya kasus stunting di Indonesia. Antara lain, yakni pola hidup dan pola asuh orang tua yang salah mengenai asupan gizi serta kondisi perekonomian orang tua yang masuk dalam kategori pra-sejahtera.

"Kondisi ini jangan dibiarkan," tandasnya.