PKB Bekasi Dorong Audit Anggaran Kartu Sehat

PKBNews - LEMAHNYA transparansi Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi terhadap anggaran penggunaan Kartu Sehat (KS) memaksa Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bekasi untuk mendorong terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait audit anggaran KS.

"Kami mendukung terbentuknya Pansus Audit KS. Artinya, selama ini audit keuangan KS tidak pernah dilakukan, padahal masyarakat juga perlu tahu," ucap Wakil Sekretaris DPC PKB Kota Bekasi, Eri Muttawali, kemarin.

Eri berkata, selama ini manfaat KS dirasakan sangat luar biasa oleh masyarakat Kota Bekasi. Terkait regulasi dari pusat mengenai pengintegrasian KS dengan BPJS sudah sesuai dengan aturan.

"Tapi kita juga harus tetap tahu bagaimana alur penggunaan dana tersebut," katanya.

Selain itu, lanjur Eri, mengenai anggaran KS 2020 sebesar Rp385 miliar yang sudah diketok DPRD sudah tidak bisa digunakan. Harus ada opsi-opsi tertentu. Misalnya, untuk pembangunan Rumah Sakit type D atau untuk membayarkan premi BPJS bagi warga yang kurang mampu.

"Jangan sampai ada kecurigaan antara legislatif dan eksekutif. Tapi kami akan konsen karena Pansus ini salah satunya yang mendukung PKB. Ayo kita bareng-bareng menjadi pendukung manfaat KS, tapi juga kita mendukung ketransparanan keuangan KS," kata dia.