PKB Minta PPATK Tidak Mempermainkan Hukum

PKBNews - PUSAT Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diminta tidak mempermainkan hukum dengan menyampaikan pernyataan-pernyataan yang mengejutkan publik.

"PPATKA seharusnya melakukan proses pengusutan lebih dulu sehingga informasi yang disampaikan ke publik telah terkonfirmasi kebenarannya," ujar Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Jazilul Fawaid, kemarin.

Jazil sapaan akrab Jazilul Fawaid berkata, pernyataan PPATK soal kasus kasino tersebut justru membuat aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya jadi saling tuduh. Walhasil, kata dia, lahirlah kegaduhan.

"Prinsipnya praduga tak bersalah harus didahulukan. Maka semua aparat penegak hukum semestinya juga gitu. Kalau begini semua saling tuduh. Menurut saya, buat gaduh, ini kan tuduhan," katanya.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) mengingatkan peristiwa pernyataan yang berujung kegaduhan seperti yang terjadi saat ini bukan kali pertama dilakukan PPATK. Menurutnya, PPATK juga pernah melahirkan kegaduhan dengan melontarkan pernyataan bahwa transaksi narkotika dan obat terlarang di Indonesia mencapai Rp5 triliun per bulan.

"PPATK sebaiknya langsung memproses kepala daerah yang dimaksud menyimpan uang di kasino tersebut. Menurutnya, PPATK bisa meminta bantuan dari instansi penegak hukum lain bila tidak bisa melakukan hal tersebut," kata Jazil.