Bertemu JK, HRD Minta JK Lobi Pemerintah Terkait Otsus Aceh

PKBNews - BERTEMU mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) H Ruslan M Daud meminta JK meyakinkan pemerintah pusat untuk mempermanenkan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh.

"Kami minta kepada Bapak Jusuf Kalla agar menggunakan pengaruhnya untuk mendorong pemerintah pusat mempermanenkan Dana Otsus Aceh," kata HRD sapaan akrab H Ruslan M Daud, kemarin.

Menurut HRD, perdamaian di Aceh sangat mahal harganya, pemerintah pusat dengan Pemerintah Aceh dan juga semua pemangku kepentingan harus bisa merawat perdamaian tersebut bersama-sama.

"Kita semua harus berikhtiar mewujudkan semua kesepakatan yang pernah dicapai dalam MoU Helsinki antara RI dengan GAM," katanya.

Mantan Bupati Bireuen periode 2012-2017 itu berkata, konflik yang berkepanjangan dan menelan banyak korban di Aceh membutuhkan energi besar untuk menata kembali pembangunan Aceh.

"Salah satu tujuan dari perdamaian ini adalah membangun trust antara pemerintah pusat dengan rakyat Aceh," kata HRD.

HRD mengingatkan, MoU bukan sekadar menghentikan perang atau meredam kekerasan tapi juga sebagai ruang untuk mewujudkan perdamaian abadi yang berkeadilan, bermartabat dan mampu mensejahterakan rakyat Aceh.

Dia menambahkan, sebagai orang yang terlibat penuh dalam proses perdamaian, dirinya yakin dana Otsus mampu mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur yang telah hancur akibat konflik Aceh, seperti tertera di pasal 183 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2006.

"Saya minta kepada Bapak Jusuf Kalla agar semua janji politik yang telah dituangkan dalam MoU harus ditunaikan oleh pemerintah pusat. Karena faktanya JK sebagai pelopor perdamaian Aceh. Dari beliau selalu ada jalan Keluar, sesuai dengan singkatan namanya JK artinya Jalan Keluar," candanya.

Lebih jauh HRD berkata, sebagai orang yang memiliki kedekatan dan pengaruh dengan presiden, ia memohon kepada JK untuk mengkomunikasikan amanat dan substansi MoU kepada Presiden Jokowi.

"Karena ini adalah upaya membangun kepercayaan dan transparansi politik antara pemerintah pusat dengan GAM," ucapnya.

Merespon hal tersebut, JK menyatakan siap membantu mengkomunikasikan keinginan Aceh kepada presiden.

"Saya selalu bersedia untuk mengawal perdamaian Aceh yang telah kita rintis bersama," tandasnya.