PKB Minta Kemenprin Bantu BSN Lakukan Standarisasi UMKM

PKBNews - KEMENTERIAN Perindustrian (Kemenprin) Republik Indonesia diminta memberikan bantuan terhadap Badan Standarisasi Nasional (BSN) dalam rangka melakukan standardisasi produk-produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

"Saat ini kinerja BSN dalam melakukan standardisasi masih belum maksimal dikarenakan adanya pihak ketiga," ujar Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Tommy Kurniawan saat Komisi VI melakukan Rapat Kerja dengan Kemenprin, kemarin.

Menurut Tommy, pihak ketiga menyebabkan proses standardisasi BSN membutuhkan cost yang sangat mahal, padahal UMKM memiliki modal yang rendah.

"Khusus untuk industri kecil itu mereka sangat kesulitan ketika mereka ingin mendapatkan sertifikasi atau SNI-nya karena biaya yang cukup mahal. Jadi Badan Standarisasi Nasional itu bekerja sama dengan pihak ketiga maka itu biayanya jadi sangat mahal," katanya.

Ketua Umum (Ketum) Dewan Koordinasi Nasional (DKN) Garda Bangsa itu berkata, bantuan Kemenperin bisa dilakukan dengan meminjamkan laboratorium di Kemenperin yang sangat banyak sehingga dapat memudahkan proses standarisasi terhadap produk-produk UMKM tersebut.

Ia pun meminta Kemenperin untuk mengesampingkan ego sektoral instansi yang selama ini memang melekat di kalangan Kementerian dan Lembaga.

"Tidak perlu digratiskan, tapi paling tidak untuk industri yang kecil itu bisa dikurangi biayanya paling tidak jangan mahal. Jika dapat dilakukan, itu akan memperkuat produk dalam negeri. Kalau misalkan produk-produk kita itu ber SNI, orang itu jadi bisa memilih bahwa ini barang yang berkualitas serta sudah memiliki sertifikasi," ucap Tommy.