FPKB-PPP Usulkan Penambahan Anggaran Pembebasan Lahan Ciliwung

PKBNews - FRAKSI Partai Kebangkitan Bangsa-Partai Persatuan Pembangunan (PKB-PPP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta usulkan alokasi anggaran yang cukup untuk merealisasikan pembebasan lahan di bantaran Sungai Ciliwung.

"Pada tahun 2019 pembebasan lahan bantaran Sungai Ciliwung tidak terlaksana karena minimnya anggaran. Tahun ini kami kembali usulkan agar anggarannya cukup untuk merealisasikan pembebasan," ujar Sekretaris Fraksi PKB-PPP, Yusuf, kemarin.

Selain itu, kata Yusuf, Fraksi PKB-PPP mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar memperluas target ruang terbuka biru (RTB), yakni waduk, situ, danau, dan embung.

"RTB dapat mengendalikan debit air hujan maupun kiriman air dari luar Jakarta hingga menjadi potensi wisata air," katanya.

Yusuf menambahkan, FPKB-PPP sangat mendukung pembangunan dan perluasan waduk di Jakarta karena pembangunan waduk akan berfungsi menampung air kali penghubung di sekitar waduk.

"Kami meminta Pemprov DKI Jakarta memprioritaskan program ini pada tahun depan. Karena dalam catatan kami dari 10 waduk yang diagendakan, baru tiga waduk yang bisa diselesaikan hingga akhir tahun ini. Tidak terselesaikannya seluruh. Target waduk tersebut tentunya kurang mendukung upaya pengendalian banjir di wilayah Jakarta," ucapnya.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan anggaran sekitar Rp1 triliun untuk program penanggulangan banjir dalam rancangan KUA-PPAS 2020. Dari Rp1 triliun, senilai Rp600 miliar diusulkan untuk pembebasan lahan buat normalisasi sungai dan waduk. Anggaran itu diprioritaskan untuk mengeksekusi pembebasan lahan yang dibatalkan tahun ini.

Ada juga usulan pembangunan tanggul pengaman pantai untuk mencegah banjir rob, pembangunan pintu air, hingga pembangunan saluran.