BPS Diminta Segera Benahi Persoalan Basis Data

PKBNews - BADAN Pusat Statistik (BPS) diminta segera membenahi permasalahan basis data kementerian, lembaga dan pemerintah daerah (pemda) agar menghasilkan data valid dan berkualitas.

"Jangan ada lagi perbedaan basis data antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, makanya BPS harus bisa menghasilkan data valid dan berkualitas," kata Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Nasim Khan, kemarin.

Menurut Nasim, basis data menjadi persoalan krusial bagi pembangunan di Indonesia karena banyak kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang mempunyai data berbeda untuk satu objek yang sama.

Ia mencontohkan, data pertanian dari kementerian pertanian (Kementan) dan Badan Pusat Statistik (BPS) berbeda.

Nasim lanjutnya, data menjadi bagian yang sangat penting dalam melakukan pembangunan negara. Sebab, Semua kebijakan yang dibuat harus didasarkan pada data yang valid, terutama dalam merancang dan memastikan program apa yang hendak dilakukan.

"Data-data yang tidak konsisten untuk satu objek yang sama antara kementerian dan lembaga bisa dibayangkan efektivitas program pembangunan yang selama ini kita lakukan, dan juga rawan akan adanya kepentingan politis dan golongan," katanya.

Pada kesempatan itu, Wabendum DPP PKB ini mencontohkan beberapa data yang sampai saat ini masih amburadul dan tidak tepat sasaran. Seperti data penerima bantuan kepada masyarakat, baik Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Beasiswa Pendidikan.

Untuk itu, Kapoksi Fraksi PKB Komisi VI DPR RI ini mendesak BPS agar segera melakukan evaluasi data kemiskinan. Apalagi, Peraturan Presiden (Perpres) No.19 Tahun 2019 tentang Satu Data sudah diterapkan.

"Saya sudah melakukan cek di dapil saya, pihak Ketua RT hingga kepala desa sudah memberi data baru terkait penerima PKH, KIS, Rastra, dan lain-lain, namun data statistik pemerintah tidak sesuai dengan data di lapangan dan malah pejabat juga mendapatkan bantuan tersebut," kata legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso ini.