Usulan PBNU Presiden Dipilih MPR Merupakan Kajian Ulama

PKBNews - USULAN Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) agar presiden dan kepala daerah dipilih Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sudah berdasarkan kajian matang ulama. Ulama berpandangan sistem pemilihan langsung memiliki biaya sosial terlalu besar.

"Tentu rekomendasi tersebut berdasarkan kajian para ulama PBNU yang mempertimbangkan maslahat dan mudaratnya," kata Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid, kemarin.

Jazil panggilan akrab Jazilul Fawid memastikan PKB memiliki pandangan sejalan dengan pendapat ulama NU. Bahwa biaya pemilihan presiden bisa mencapai angka Rp24 Triliun. Sedangkan, menurutnya biaya dipilih MPR tidak setinggi pemilihan langsung.

"Kalau dipilih MPR saya pikir enggak sampai segitu. Bahkan bisa kurang sampai 80 persen untuk memilih seorang kepala daerah ini panitia belum cost yang dikeluarkan oleh seorang calon belum lagi kerugian sosial itu satu daerah kabupaten itu bisa habis 20 miliar," tuturnya.

Jazilul memastikan MPR mendengarkan masukan PBNU sebagai bahan kajian. Secara spesifik dia mengatakan, PBNU menginginkan memfungsikan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi.

"Itu yang dipertimbangkan, kami sebagai pimpinan MPR akan mendengarkan sekaligus memasukkan rekomendasi itu sebagai bahan kajian penting, tapi akan kembali kepada kehendak masyarakat pada umumnya," tuturnya.

PKB sebagai partai lekat dengan NU, menerima masukan tersebut. Jazilul bilang, jika semua fraksi menerima usulan tersebut, berarti PKB berhasil meyakinkan fraksi.

"Kalau semua fraksi yang ada menerima berarti PKB berhasil meyakinkan apa yang menjadi rekomendasi PBNU," ucapnya.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu memastikan mesin politik PKB akan bekerja maksimal meyakinkan semua pihak.

"Sebagai kendaraan politik NU, tentu PKB memiliki tanggung jawab menjalankan usulan ulama tersebut," tandas Jazil.