Pilkada Langsung atau Lewat DPRD Tak Terkait Langsung dengan Korupsi

PKBNews - PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) laungsung maupun pemilihan kepala daerah lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tak terkait langsung dengan korupsi yang terjadi di lingkungan kepala daerah.

Demikian ditegaskan Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Ibnu Multazam, kemarin.

Menurut Multazam, Pilkada lewat DPRD tidak menjamin calon kepala daerah mengeluarkan biaya yang lebih sedikit untuk terpilih. Dengan kata lain, calon kepala daerah tetap mengeluarkan uang untuk melobi anggota DPRD demi meraih kemenangan.

"Kaitan sistem Pilkada langsung dengan korupsi kepala daerah mungkin ada, tapi tidak secara langsung. Bila Pilkada dipilih lewat DPRD bukan berarti menghilangkan biaya sama sekali. Jangan-jangan kalau disetujui lewat DPRD, biaya jadi banyak karena DPRD dan kepala daerah melakukan lobi-lobi," ucapnya.

Ibnu Multazam memastikan PKB belum membuat keputusan terkait sistem Pilkada yang tepat untuk diterapkan selanjutnya. Apakah tetap secara langsung dengan menyerahkan kepada rakyat untuk memilih atau pemilihan dilakukan melalui DPRD seperti dulu.

"PKB akan melakukan kajian secara menyeluruh lebih dahulu terhadap sistem Pilkada langsung yang telah berjalan sejak 2005. PKB masih mendalami sikap terakhirnya," tutur Ibnu.