DPW PKB Jatim Setuju Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada Langsung

PKBNews - DEWAN Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur (Jatim) sependapat dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung.

"Evaluasi bukan sekadar biaya tinggi. Namun banyak hal lain yang juga perlu mendapat perhatian," kata Wakil Sekretaris DPW PKB Jatim, Fauzan Fuadi, kemarin.

Menurut Fauzan, di beberapa daerah Pilkada serentak bukan hanya membuat mahal biaya politik, namun juga memberapa efek turunan lainnya.

Fauzan yang kerap berkecimpung sebagai tim pemenangan di Pilkada tak menampik tingginya biaya politik selama gelaran Pilkada.

"Para calon harus mengeluarkan biaya yang memang tak sedikit. Paling terlihat, misalnya, untuk sosialisasi," tuturnya.

Fauzan mengungkapkan, istilah yang sering disebut para calon harus memiliki "Tiga Tas", yakni popularitas, elektabilitas, dan isi Tas (uang). Terkait dengan popularitas, para calon harus berusaha bersosialisasi dengan masyarakat.

"Untuk biaya pasang gambar (baliho), langganan iklan, hingga mengumpulkan orang (timses) memang tak gratis. Tak mungkin rasanya menaikkan popularitas dengan modal seadanya," katanya.

Anggota Fraksi PKB DPRD Jatim menuturkan, bagi calon yang tak melakukan sosialisasi, bukan berarti tidak mengeluarkan modal sama sekali untuk meningkatkan popularitas sekaligus elektabilitas.

"Bagi yang popularitasnya masih jatuh atau tidak percaya diri, biasanya malah berpotensi membuat money politics (serangan fajar). Biayanya bisa lebih besar dibandingkan pasang gambar (baliho) itu sendiri," jelasnya.

Dengan berbagai indikator tersebut, pihaknya tak memungkiri besarnya anggaran bisa mencapai puluhan miliar.

"Kalau Pak Tito Karnavian (Menteri Dalam Negeri) menyebut angka Rp30 miliar untuk maju, itu benar. Meskipun, tetap bergantung pada daerahnya," kata Fauzan.

Wakil Ketua Komisi C ini menyebut tingginya modal Pilkada membuat beberapa calon dari latarbelakang potensial berpikir ulang.

"Kebanyakan kan berasal dari birokrat, pengusaha, hingga politisi. Sementara, latarbelakang lain, misalnya, akademisi, jurnalis, atau profesi lain kan masih jarang," katanya.

Dengan berbagai alasan tersebut, pihaknya mendukung upaya evaluasi pemilu langsung.

"Evaluasi ini bukan berarti pemilu dikembalikan DPRD. Namun, perlu dibicarakan alternatif-alternatif lain," katanya.