PKB Usulkan Tes Kebangsaan Bagi Pegawai BUMN

PKBNews - WAKIL Sekretaris Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KH Maman Imanulhaq mengusulkan tes kebangsaan dan ideologi Pancasila terhadap pegawai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selama ini tes kebangsaan dan ideologi Pancasila baru diterapkan dalam seleksi calon pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN).

"Mengantisipasi paham radikal dan teror masuk ke lingkungan ASN atau BUMN memang perlu ada seleksi yang ketat bagi siapapun yang mau masuk BUMN, ASN termasuk dites bagaimana komitmen kebangsaannya soal ideologi pancasila soal NKRI," katanya.

Hal itu disampaikan Kang Maman sapaan KH Maman Imanulhaq menanggapi kabar Densus 88 Mabes Polri menangkap seorang pegawai perusahaan BUMN PT Krakatau Steel terkait kasus terorisme.

"Bahkan, perlu dilakukan pembinaan secara simultan di masjid-masjid dalam kompleks perusahaan BUMN saat ini," katanya.

Merujuk hasil riset Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dan Rumah Kebangsaan, ada 41 masjid di lembaga negara yang tersebar di Jakarta terindikasi terpapar paham radikal. Sebanyak 37 Masjid di BUMN turut termasuk di antaranya.

Melihat hal itu, Kang Maman menuturkan, masjid-masjid BUMN perlu dipegang dan diurus oleh pejabat eselon II atau setingkat direktur sebagai penanggungjawab utamanya.

"Saat ini kondisi di masjid-masjid BUMN hanya dipegang oleh pihak yang tak memiliki jabatan strategis sehingga sangat membahayakan. Supaya bisa terlihat kalau ada suatu masjid mengajarkan paham radikal terorisme dan sebagainya itu tinggal dipertanggungjawabkan adalah direktur tersebut," katanya.

Kang Maman menyarankan agar pemerintah rutin mengundang tokoh-tokoh agama yang berhaluan Islam moderat untuk berceramah di masjid-masjid BUMN. Itu perlu dilakukan dalam upaya pembinaan sistematis agar para pegawai BUMN tak terpapar radikalisme lewat ceramah yang didengarkannya.

"Sampai terjadi pembiaran di beberapa BUMN termasuk di Kemenkeu dan juga beberapa kementerian yang dibiarkan kelompok radikal itu mengusai beberapa teman, apalagi kalo menjalar ke TNI dan Polri," katanya.

Pemerintah ingin menangkal penyebaran paham radikalisme di lingkungan ASN. Terbaru, seleksi CPNS bakal disertai tes tentang komitmen kebangsaan. Pemerintah juga berencana memantau aktivitas PNS di media sosial.