Juru Bicara PKB: Pilkada Asimetris Lebih Rasional

PKBNews - PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menjawab keresahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung dengan wacana Pilkada Asimetris lebih rasional.

"Kami memahami keresahan mendagri terkait pelaksanaan Pilkada langsung yang di beberapa wilayah lebih banyak menimbulkan dampak negatif. Tetapi jangan lupa di beberapa wilayah mekanisme Pilkada Langsung melahirkan banyak kepala daerah berprestasi yang membawa dampak kesejahteraan bagi warganya," kata Juru Bicara Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB, Syaiful Huda, kemarin.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKB menegaskan, evaluasi akan dampak negatif Pilkada langsung bisa saja dilaksanakan. Dari evaluasi tersebut akan diketahui peta wilayah di mana Pilkada langsung memberikan dampak positif maupun dampak negatif.

"Kendati demikian indikator-indikator evaluasi harus ditentukan terlebih dahulu serta bersifat terbuka terhadap akses publik," kata Syaiful Huda.

Syaiful Huda menambahkan, untuk wilayah-wilayah yang Pilkadanya berdampak negatif bisa melalui mekanisme pemilihan lain yang bisa menekan dampak negatif tersebut, yakni bisa melakukan pemilihan melalui DPRD atau pun mekanisme lain.

"Bagi wilayah yang Pilkada-nya berdampak negatif maka dilakukan pengkajian mekanisme," katanya.

Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) itupun mengusulkan mekanisme Pilkada Asimetris. Pelaksanaan Pilkada Asimetris adalah mekanisme yang memungkinkan pelaksanaan Pilkada langsung maupun Pilkada tak langsung di berbagai wilayah Indonesia sesuai dengan kondisi objektif masing-masing daerah.

"Pilkada Asimetris ini menarik karena pelaksanaan Pilkada sesuai dengan kondisi objektif masyarakat baik dari sisi tingkat Pendidikan, tingkat kerawanan keamanan, maupun tingkat kedewasaan politik pemilih di wilayah masing-masing," kata Huda.

Huda menuturkan, opsi kedua yang bisa dipertimbangkan adalah pemilihan tidak langsung di tingkat provinsi dan pemilihan langsung di tingkat kabupaten/kota.

"Opsi ini didasari atas pemikiran jika gubernur merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat sehingga pemilihannya cukup melalui DPRD. Sedangkan bupati/wali kota lah yang sehari-hari menghadapi masyarakat untuk memecahkan berbagai persoalan kependudukan secara bersama-sama," tuturnya.

Oleh karena, kata dia, di tingkat kabupaten/kota Pilkada harus dilakukan secara langsung karena kepala daerah yang terpilih adalah representasi kepentingan warga.

"PKB sendiri lebih cenderung setuju dan akan memperjuangkan opsi kedua ini," ucapnya.