PKB Ingatkan Pemerintah, Pendidikan dan Kesehatan Merupakan Hal Vital

PKBNews - ANGGOTA Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Nur Yasin menolak dengan tegas kenaikan iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pasalnya, kesehatan dan pendidikan merupakan hal yang vital. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah.

"Saya tidak setuju iuran BPJS Kesehatan naik. Lebih baik kurangi subsidi yang tidak perlu dari pada membebani masyarakat," tuturnya, kemarin.

Menurut Nur Yasin, pemerintah lebih baik mengecilkan subsidi solar ketimbang menaikai iuran BPJS Kesehatan. Sebab, subsidi solar hanya dinikmati golongan tertentu.

Ia melihat subsidi solar hanya dipakai oleh pengguna fortuner. Jadi sebaiknya subsidi itu bisa dikecilkan, kalau perlu dihapus.

"Semua subsidi dialihkan ke kesehatan dan pendidikan yang lebih primer bagi masyarakat," ucap Nur Yasin.

Bendahara Umum (Bendum) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB itu meminta segudang masalah BPJS Kesehatan diaudit forensik oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK).

"Saya mohon BPK segera melakukan diaudit forensik terhadap BPJS Kesehatan," tutur Nur Yasin.

Nur Yasin menambahkan, seluruh persoalan yang terjadi di BPJS Ketenagakerjaan dilakukan pengkajian ulang oleh pakar dan akademisi dari universitas-universitas ternama.

"Saya mengusulkan kelas khusus yang setara dengan pelayanan dari asuransi swasta sehingga bisa memberi subsidi bagi kelas yang lebih kecil," ucapnya.